[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a62a8354-3cfb-489b-a572-14d7f4876827","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2017","number","16","year","2017","published_date","2017-12-28","effective_date","2018-04-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d1f23a35-5540-4151-bb73-e4522722652d","Tata Naskah Kedinasan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Pembentukan Peraturan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN - PERATURAN - DAERAH
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD 2018/7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengamanatkan Ketentuan mengenai tatacara penyusunan Prolegda Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota;\r\nbahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah. \n asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupatan Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-\r\nUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\nPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 \n Peraturan ini menjelaskan tentang KETENTUAN UMUM, MEKANISME PENYUSUNAN PROPEMPERDA, PENENTUAN PRIORITAS PROPEMPERDA, PENGELOLAAN PROPEMPERDA, PEMBIAYAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018. \n 20 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di tingkat Kabupaten/Kota.

\n\n

Peraturan ini mengatur mekanisme penyusunan Propemperda yang melibatkan DPRD dan Pemerintah Daerah. Proses penyusunan mencakup inventarisasi usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat. Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas.

\n\n

Selain itu, Perda ini mengatur tahapan penyusunan Propemperda yang meliputi inventarisasi, seleksi, koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD, penetapan, dan penyebarluasan. Diatur pula mengenai penentuan prioritas Propemperda berdasarkan kriteria substantif (perintah peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan daerah, otonomi daerah, aspirasi masyarakat) dan kriteria teknis (Naskah Akademik dan Rancangan Perda).

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pengelolaan Propemperda melalui monitoring dan evaluasi, pembiayaan yang dibebankan pada APBD, serta peran serta masyarakat dalam memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CIAMIS REGENT
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 16 OF 2017
CONCERNING
FORMATION OF REGIONAL REGULATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CIAMIS REGENT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 42 of Presidential Regulation Number 87 of 2014 concerning Regulations Implementing Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations and Article 17 of Minister of Home Affairs Regulation Number 80 of 2015 concerning the Establishment of Regional Legal Products mandates that the provisions regarding the procedures for drafting Provincial Prolegda apply mutatis mutandis to the preparation of Regency/City Prolegda;
that for the interests as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Formation of Regional Regulations.

In view of:

Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a62a8354-3cfb-489b-a572-14d7f4876827","actionData","errors"]