[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a620e332-eb27-4e87-a3e0-0f0aeb76d596","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2009","number","6","year","2009","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Pemeliharaan Kesenian Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2009/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemeliharaan Kesenian Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung\r\nnilai-nilai luhur yang dapat memperhalus akal budi manusia\r\nsehingga menjadi lebih arif dan bijaksana ;\r\nbahwa kesenian daerah merupakan salah satu ciri jati diri bangsa\r\nyang perlu dipelihara dan dikembangkan ;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Pemeliharaan Kesenian Daerah ; \n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang\r\nNomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 55 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 56 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah Tentang Pemeliharaan Kesenian Daerah, yang berisi: \r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tTujuan dan Ruang Lingkup;\r\n3.\tArah dan Sasaran;\r\n4.\tStrategi;\r\n5.\tWewenang dan Tanggung Jawab;\r\n6.\tApresiasi Kesenian;\r\n7.\tPeran Serta Masyarakat;\r\n8.\tKelembagaan;\r\n9.\tPengendalian dan Pengawasan;\r\n10.\tPembiayaan;\r\n11.\tPengendalian dan Pengawasan;\r\n12.\tKetentuan Peralihan;\r\n13.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan kesenian yang sehat dan berkepribadian, meningkatkan kesinambungan pengelolaan kesenian, meningkatkan kreativitas seniman, serta meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kesenian. Pemeliharaan kesenian diarahkan untuk memperkokoh jati diri dan pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.

Sasaran pemeliharaan kesenian meliputi mewujudkan iklim berkesenian yang sehat dan dinamis, meningkatkan kesejahteraan seniman, melindungi hak kekayaan intelektual seniman, mencatat dan memelihara lembaga kesenian yang kreatif, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian, serta meningkatkan profesionalisme pelaku seni dan penyelenggara kesenian daerah. Strategi yang digunakan meliputi mewujudkan kurikulum pendidikan kesenian, mengupayakan tenaga guru kesenian, menyediakan fasilitas pendukung pendidikan kesenian, memfasilitasi lembaga swadaya masyarakat, mengembangkan sistem penghargaan, memanfaatkan ruang publik untuk menampilkan kesenian daerah, memfasilitasi seniman dalam berkarya, memberikan beasiswa kepada guru berprestasi, dan memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni.

Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang pemeliharaan kesenian, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pendidikan. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai jenis kesenian, meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana kesenian, mengadakan publikasi dan promosi karya seni, mendorong tumbuhnya industri alat kesenian, serta melindungi dan memelihara nilai-nilai kesenian. Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk menghidupkan kegiatan kesenian di sekolah-sekolah, meningkatkan apresiasi kesenian para siswa dan guru, mengupayakan tenaga pengajar kesenian, mengadakan sarana kesenian, serta menyelenggarakan kegiatan kesenian regional.

Apresiasi kesenian dilakukan melalui pesta kesenian, pergelaran kesenian, kegiatan lainnya sebagai sarana apresiasi, melaksanakan duta kesenian ke luar daerah/negara, sekolah-sekolah melaksanakan wisata seni secara periodik, dan pergelaran kesenian daerah di hotel bintang dan restoran. Masyarakat berhak berperan serta sebagai pelaku aktif dan kreatif dalam upaya pemeliharaan kesenian. Pemilik/pengelola hotel bintang dan restoran berkewajiban menampilkan kesenian daerah.

","transitional_provisions","1. Kegiatan jasa perhotelan di hotel bintang dan restoran yang belum menampilkan pagelaran kesenian daerah di hotel dan restoran masing-masing diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Pengundangan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pembekuan izin atau pemberhentian sementara, dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF SOUTH KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN
NUMBER 6 OF 2009
on
THE PRESERVATION OF REGIONAL ARTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that art is an expression of culture that contains noble values that can refine human reason so as to become wiser and more prudent;
that regional art is one of the characteristics of the nation's identity that needs to be preserved and developed;
that based on the considerations as intended in letters a and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation on the Preservation of Regional Arts;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 25 of 1956 Jo. Law Number 21 of 1958 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 10 of 1957, among others, regarding the Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a620e332-eb27-4e87-a3e0-0f0aeb76d596","actionData","errors"]