[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a60d674c-0dcb-4b81-a8e6-c58c17b211ba","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 9 Tahun 2012","number","9","year","2012","published_date","2012-09-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah","place_of_enactment","Pandan","theme","Retribusi Izin Trayek","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PENGESAHAN - RETRIBUSI DAERAH
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2012/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:	\n \n Sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: \r\nUU Nomor 7 Drt Tahun 1956; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 41 Tahun 1993; PP Nomor 10 Tahun 2000; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Kepmenhub Nomor 35 Tahun 2003. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Trayek dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang nama, obyek, dan subyek retribusi; perizinan; golongan retribusi; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; tata cara pemungutan retribusi; wilayah pemungutan retribusi; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; pemanfaatan; keberatan dan banding; tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan; tata cara penyelesaian keberatan; tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; kedaluarsa penagihan; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa; insentif pemungutan; dan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2012. \n Pada saat Perda ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek, sepanjang tidak diatur dalam Perda ini masih dapat ditagih selama jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak saat terutang.\r\nDengan berlakunya Perda ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Perda ini, diatur dengan Peraturan Bupati. \n 17 Hlm; Penjelasan: 2 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Tapanuli Tengah. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi izin trayek.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan umum.\n- Jangka waktu izin trayek adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang.\n- Kartu Pengawasan (KPS) sebagai turunan izin trayek berlaku selama 1 tahun.\n- Retribusi izin trayek termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.\n- Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk menutupi biaya administrasi, pengawasan lapangan, survey lapangan, dan pembinaan.\n- Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu izin, contohnya MPU Rp. 250.000,-/unit/5 tahun dan MBU Rp. 375.000,-/unit/5 tahun.\n- Tata cara pemungutan retribusi dilakukan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan disetor ke Kas Daerah.\n- Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.\n- Pengaturan mengenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu.\n- Pengaturan mengenai tata cara pembayaran dan penagihan retribusi.\n- Pengaturan mengenai keberatan dan banding terhadap SKRD.\n- Pengaturan mengenai pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.\n- Pengaturan mengenai pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan.\n- Pengaturan mengenai tata cara penyelesaian keberatan.\n- Pengaturan mengenai tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.\n- Pengaturan mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi.\n- Pengaturan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.\n- Pengaturan mengenai insentif pemungutan.\n- Pengaturan mengenai penyidikan.\n- Pengaturan mengenai ketentuan pidana.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin trayek, sepanjang tidak diatur dalam peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
OF CENTRAL ΤΑΡΑNULI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF TAPANULI TENGAH REGENCY
NUMBER 9 OF 2012
ABOUT
ROUTE PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TAPANULI TENGAH,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in accordance with the provisions of Article 141 letter d of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation on Route Permit Retribution is an important source of regional income to finance the implementation of Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation on Route Permit Retribution.

In view of:

Law Number 7 Drt of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Regencies within the Province of North Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956 Number 58,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a60d674c-0dcb-4b81-a8e6-c58c17b211ba","actionData","errors"]