[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a605a169-033b-47ba-b93c-c30e9c26d3ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023","number","14","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Penyelenggaraan Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - PENANAMAN - MODAL
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2023/Nomor 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan penanaman modal daerah merupakan salah satu upaya dalam rangka menciptakan peningkatan perekonomian, bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan dan diganti \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa diubah , terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 24 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 49 Tahun 2021; Peraturan Kepala BKPM No. 4 Tahun 2021; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang meliputi: Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, dan Arah Kebijakan; Ruang Lingkup; Investasi Daerah; Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal; Kerja Sama dan Kemitraan Penanaman Modal; Pelayanan Izin Usaha di Bidang Penanaman Modal; Hak dan Kewajiban, Tanggung Jawab Penanaman Modal; Bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; Peran Serta Masyarakat; Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal; Pengendalian; Penyelesaian Sengketa; Sanksi Adminstratif; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 dicabut. \n 23 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan penanaman modal, menciptakan lapangan kerja, pembangunan ekonomi berkelanjutan, daya saing dunia usaha, kerjasama dengan pelaku usaha, kapasitas dan teknologi daerah, pengembangan ekonomi kerakyatan melalui UMKM, mengolah potensi ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup kewenangan Wali Kota dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah yang meliputi regulasi, operasional, dan supervisi. Pengelolaan investasi dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah. Investasi Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan jika APBD surplus atau terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan. Perencanaan investasi melibatkan analisa oleh Penasihat Investasi yang ditetapkan oleh Wali Kota. Pelaksanaan investasi dituangkan dalam Perjanjian Investasi. Jika investasi diperkirakan rugi, Pemerintah Daerah melakukan Divestasi berdasarkan hasil analisis Penasihat Investasi.

\n\n

Peraturan ini mengatur ruang lingkup kegiatan penanaman modal, promosi, kerjasama, pelayanan izin usaha, hak dan kewajiban penanam modal, insentif dan kemudahan, peran serta masyarakat, pengolahan data dan sistem informasi, penyebarluasan, pengendalian, penyelesaian sengketa, dan sanksi administratif. Penanam modal wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk perizinan dan pengaduan masyarakat.

\n\n

Penanam modal berhak atas kepastian dan perlindungan hukum, informasi, pelayanan, insentif, dan kemudahan. Mereka berkewajiban menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, tanggung jawab sosial, menghormati budaya masyarakat, mengutamakan tenaga kerja lokal, bermitra dengan UMKM, menyampaikan laporan kegiatan, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Penanam modal bertanggung jawab atas modal yang sesuai hukum, iklim usaha yang sehat, keselamatan pekerja, kelestarian lingkungan, dan penyelesaian kewajiban jika menghentikan usaha.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 dapat dikenakan sanksi:\n\n1. peringatan tertulis;\n2. pembatasan kegiatan usaha;\n3. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;\n4. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kota Bekasi No. 12 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37725/perda-kota-bekasi-no-12-tahun-2014","9870db59-f4cd-4deb-a23a-87e4bcbe2573","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY

NUMBER : 14
SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 14 OF 2023
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is necessary to carry out sustainable economic development based on economic democracy;
that the implementation of regional investment is one of the efforts to create economic improvement so that it is necessary to create a conducive, promotive, fair, legal certainty and efficient investment climate while still paying attention to national economic interests;
that several arrangements in Regional Regulation Number 12 of 2014 concerning Investment are no longer in accordance with the provisions of laws and regulations so that they need to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a605a169-033b-47ba-b93c-c30e9c26d3ef","actionData","errors"]