[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a604c1e5-b954-4261-84eb-e955bedd9010","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":94,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-04-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Pengarusutamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengarusutamaan gender
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2022/NOMOR.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menjamin hak tiap orang \r\nuntuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas \r\ndasar apapun dan mewujudkan keadilan dan \r\nkesetaraan gender; bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan \r\nkesetaraan gender guna meningkatkan \r\npembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu \r\nmelakukan strategi pengarusutamaan gender \r\ndengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam\r\nseluruh proses pembangunan di Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan \r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang \r\nPedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan \r\nGender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun \r\n2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang \r\nPedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan \r\nGender Di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban \r\nmenyusun kebijakan, program, dan sub kegiatan \r\nkegiatan pembangunan responsif gender yang \r\ndituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka \r\nMenengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat \r\nDaerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nPengarusutamaan Gender;\r\n\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun \r\n2015; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Perencanaan\r\nBab III Pelaksanaan\r\nBab IV Rencana Aksi Daerah\r\nBab V Kerja Sama\r\nBab VI Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi\r\nBab VII Penghargaan\r\nBab VIII Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab IX Pembiayaan\r\nBab X Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022. \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah menjadi dasar penyusunan peraturan ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan mewujudkan keadilan serta kesetaraan gender dalam pembangunan di Daerah.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur strategi pengarusutamaan gender (PUG) dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan di Daerah. Ini mencakup:

Perencanaan: Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender, yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra PD. Penyusunan ini dilakukan melalui analisis gender menggunakan metode seperti GAP, SWOT, dan PROBA.
Pelaksanaan: Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG, yang dikoordinasikan oleh Dinas terkait dan melibatkan Perangkat Daerah lainnya. Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sistem informasi dan data terpilah, alat analisis gender, dan partisipasi masyarakat.
Kelembagaan: Kelembagaan PUG terdiri dari Pokja PUG, Tim Teknis, dan Focal Point PUG. Pokja PUG bertugas mempromosikan dan memfasilitasi PUG, menyusun program kerja, dan mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Tim Teknis membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG. Focal Point PUG dibentuk di setiap Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan PUG.
Sumber Daya: Pemerintah Daerah menyelenggarakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsivitas, dan keterampilan analisis gender.
Data Terpilah dan Sistem Informasi PUG: Data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin dan umur, serta menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait kondisi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan.
Alat Analisis: Analisis gender dilakukan pada setiap tahap pembangunan untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan berdasarkan gender.
Partisipasi Masyarakat: Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha, dan media dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG.
Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG: Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan.
Kerjasama: Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan PUG dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi: Focal Point PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG, yang kemudian disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
Penghargaan: Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
Pembinaan dan Pengawasan: Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
Pembiayaan: Pembiayaan pelaksanaan PUG dapat bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 2 OF 2022
CONCERNING
GENDER MAINSTREAMING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to guarantee the right of every person to be free from discriminatory treatment on any basis and to realize gender justice and equality;
that in order to realize gender justice and equality in order to improve development and public services, it is necessary to implement a gender mainstreaming strategy by integrating a gender perspective into all development processes in the Region;
that based on the provisions in Regulation of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2008 concerning General Guidelines for the Implementation of Gender Mainstreaming in the Regions as amended by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2011 concerning Amendments to Regulation of the Minister of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a604c1e5-b954-4261-84eb-e955bedd9010","actionData","errors"]