[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a600dac0-eecb-4072-ad7a-25afac6edb6a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengurusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut No. 1 Tahun 2014","number","1","year","2014","published_date","2015-01-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Laut","place_of_enactment","Pelaihari","theme","Pelaksanaan Pengurusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hak Asasi Manusia
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelaksanaan Pengurusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga Negara di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum\r\nsebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;bahwa upaya Pengarusutamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun\r\n2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum\r\nPelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tanah Laut;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan\r\nGender dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut. \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 7 Tahun\r\n1984;Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 39 Tahun\r\n1999;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun\r\n2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun\r\n2004;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988;Peraturan Pemerintah Nomor 58\r\nTahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pelaksanaan Pengurusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Azas, Maksud dan Tujuan;Ruang lingkup;Kewenangan;Perencanaan dan Pelaksanaan;Pemantauan dan Evaluasi;Peran Serta Masyarakat;Pembinaan;Pembiayaan;Sanksi;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 23 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang. Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi strategi utama untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.\n\nKetentuan substansial mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG, meliputi penetapan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG. Pemerintah Daerah juga berwenang memfasilitasi penguatan kelembagaan, pengembangan mekanisme PUG, koordinasi pelaksanaan kebijakan responsif gender, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. Selain itu, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG, dan penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.\n\nPeraturan ini juga mengatur perencanaan dan pelaksanaan PUG, termasuk kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Analisis gender menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan tersebut. Pembentukan Pokja PUG di tingkat kabupaten juga diatur untuk mempercepat pelembagaan PUG.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bagi SKPD yang tidak melakukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini maka akan diberi sanksi berupa pengurangan pagu indikatif anggarannya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 1 YEAR 2014

REGIONAL REGULATION OF TANAH LAUT REGENCY
NUMBER 1 YEAR 2014
CONCERNING
GENDER MAINSTREAMING IN THE DEVELOPMENT
OF TANAH LAUT REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANAH LAUT,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the position, role and quality of women and guarantee equal rights between women and men to enjoy the rights of citizens in the economic, socio-cultural, political and legal fields as an effort to realize gender equality and justice in development, Gender Mainstreaming is needed so that they can participate in the development process;
that Gender Mainstreaming is an effective strategy in realizing gender equality and justice in family, community, national and state life that has been agreed upon by the international community;
that Gender Mainstreaming efforts need to be implemented in an

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a600dac0-eecb-4072-ad7a-25afac6edb6a","actionData","errors"]