[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5eec841-005e-41aa-a3f2-3b9b935d0b2a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2006","number","7","year","2006","published_date","2006-06-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Murung Raya","place_of_enactment","Puruk Cahu","theme","Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2006/24
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang memiliki\r\nkewenangan mengatur dan mengurus sendiri masyarakat desa yang\r\ndidasarkan pada asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada\r\nmasyarakat setempat yang pelaksanaannya dengan menjunjung asas\r\nmusyawarah dan mufakat serta mengakomodasi aspirasi masyarakat yang\r\ndiartikulasi melalui BPD sebagai mitra Pemerintah Desa. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan\r\nPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4587) yang mengacu pada Undang-Undang\r\nNomor 32 Taun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4437), perlu ditetapkan Peraturan Daerah\r\nuntuk mengganti Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan\r\nPerwakilan Desa yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun\r\n1999 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTanun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3839) yang tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan\r\nOtonomi Daerah dan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti; \n Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nPEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;\r\nBAB III\r\nKEDUDUKAN DAN FUNGSI\r\nBADAN PERMUSYAWARATAN DESA;\r\nBAB IV\r\nHAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG\r\nBADAN PERMUSYAWARTATAN DESA;\r\nBAB V\r\nRAPAT-RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;\r\nBAB VI\r\nKEDUDUKAN KEUANGAN\r\nBADAN PERMUSYAWARATAN DESA;\r\nBAB VII\r\nLARANGAN BAGI ANGGOTA\r\nBADAN PERMUSYAWARATAN DESA;\r\nBAB VIII\r\nKETENTUAN PENYIDIKAN;\r\nBAB IX\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB X\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2006. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2004\r\ntentang Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nMurung Raya Tahun 2004 23 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 23 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah, terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan ganjil, antara 5 hingga 11 orang, disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk desa. Anggota BPD harus memenuhi syarat seperti bertaqwa kepada Tuhan, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, berpendidikan minimal SLTP, tidak dicabut hak pilihnya, berusia minimal 25 tahun, tidak terganggu jiwa dan ingatannya, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, jujur, adil, tidak pernah dihukum penjara, mengenal daerahnya, dan bersedia dicalonkan. Anggota BPD memiliki hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat, mengajukan rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, serta memperoleh tunjangan. Mereka juga memiliki kewajiban mempertahankan hukum nasional, mengamalkan Pancasila, melaksanakan demokrasi, menyerap aspirasi masyarakat, memproses pemilihan Kepala Desa, mendahulukan kepentingan umum, menghormati nilai sosial budaya, dan menjaga norma etika. BPD berwenang membahas rancangan peraturan desa, mengawasi pelaksanaan peraturan desa, menetapkan anggaran desa, menilai pertanggungjawaban Kepala Desa, mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, memberikan persetujuan pengangkatan Perangkat Desa, menggali aspirasi masyarakat, dan menyusun tata tertib BPD.","transitional_provisions","1. BPD yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MURUNG RAYA REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MURUNG RAYA REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2006
CONCERNING
VILLAGE CONSULTATIVE BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MURUNG RAYA,

Considering:

that in order to implement regional autonomy which has the authority to regulate and manage the village community itself based on the origins and socio-cultural values found in the local community, the implementation of which upholds the principles of deliberation and consensus and accommodates the aspirations of the community which are articulated through the BPD as partners of the Village Government;
that to implement the provisions of Article 42 paragraph (1) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2005 Number 158, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4587) which refers to Law Number 32 of 2005 concerning Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5eec841-005e-41aa-a3f2-3b9b935d0b2a","actionData","errors"]