[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5e9468c-bde5-4f6c-9394-4951f9b357de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Semarang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2004","number","11","year","2004","published_date","2004-06-15","effective_date","2004-07-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Semarang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ijin usaha penggilingan padi
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2004/NOMOR.24
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	\n \n bahwa Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras\r\nbaik yang diusahakan perseorangan maupun badan hukum\r\nadalah merupakan salah satu prasarana produksi pangan yang\r\nmempunyai peranan sangat vital di dalam usaha ke arah\r\nstabilitas kehidupan perekonomian masyarakat; bahwa dalam rangka memelihara keseimbangan antara\r\npenawaran dan permintaan jasa penggilingan padi, huller dan \r\npenyosohan beras, maka dipandang perlu adanya pembinaan,\r\npengendalian dan penertiban oleh Pemerintah Kabupaten \r\nSemarang; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dan\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang\r\ntentang Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras\r\ndi Kabupaten Semarang ; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang - undang Nomor 18 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP .250/11/1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2003; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Maksud dan Tujuan\r\nBab III Obyek dan Subyek Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras\r\nBab IV Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh Ijin\r\nBab V Jangka Waktu Berlakunya Ijin\r\nBab VI Perpanjangan Ijin\r\nBab VII Hak Pemegang Ijin\r\nBab VIII Kewajiban dan Larangan\r\nBab IX Pencabutan Ijin\r\nBab X Nama, Obyek dan Subyek Retribusi\r\nBab XI Golongan Retribusi\r\nBab XII Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi\r\nBab XIII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi\r\nBab XIV \r\nBab XV Wilayah Pemungutan\r\nBab XVI Tata Cara Pembayaran Retribusi\r\nBab XVII Tata Cara Pemungutan\r\nBab XVIII Pelaksana dan Pengawasan\r\nBab XIX Penyidikan\r\nBab XX Ketentuan Pidana\r\nBab XXI Ketentuan Peralihan\r\nBab XXII Ketentuan Pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2004. \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang ini mengatur tentang izin usaha penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras. Latar belakangnya adalah untuk menjaga iklim usaha yang kondusif di sektor penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras, serta untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh mesin penggilingan yang tidak layak.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menekan kehilangan hasil, meningkatkan kualitas produksi, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, dan memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha. Obyek perizinan meliputi usaha penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras, baik yang menetap maupun yang bergerak (mobil).

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras wajib memiliki izin. Untuk memperoleh izin, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan yang meliputi bukti kepemilikan atau sewa tanah, KTP, SIUP, izin gangguan, IMB (untuk usaha menetap), daftar isian, kelayakan kendaraan, dan SIM (untuk usaha mobil). Izin diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Pemegang izin berhak memperoleh pembinaan dalam rangka mengembangkan usahanya dan berkewajiban mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan pelayanan yang baik, menempatkan sekam dengan baik, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan alat sesuai ketentuan teknis, mentaati peraturan perundang-undangan, dan memasang papan nama izin. Pemegang izin dilarang memindahtangankan izin dan bagi usaha mobil dilarang beroperasi pada radius 1 km dari usaha menetap dan beroperasi pada malam hari.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang ada saat ini agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.","sanctions","1. Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
SEMARANG REGENCY GOVERNMENT
SEMARANG REGENCY REGULATION
NUMBER ... YEAR 2004
CONCERNING
BUSINESS LICENSE FOR RICE MILLING, HULLER AND RICE WHITENING
IN SEMARANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering :

that Rice Milling, Huller and Rice Whitening Businesses, whether operated by individuals or legal entities, constitute one of the food production infrastructures that has a vital role in efforts towards the stability of the community's economic life;
that in order to maintain a balance between the supply and demand for rice milling, huller and rice whitening services, it is deemed necessary to have guidance, control and order by the Semarang Regency Government;
that in connection with the above, it is necessary to regulate and stipulate it by a Semarang Regency Regional Regulation concerning Rice Milling, Huller and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5e9468c-bde5-4f6c-9394-4951f9b357de","actionData","errors"]