[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5dbc76a-819e-40b3-9cf2-2ec669b74717","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2005","number","7","year","2005","published_date","2005-04-27","effective_date","2005-07-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bekasi","place_of_enactment","Cikarang Pusat","theme","Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan - Penghapusan - Penggabungan Kelurahan - pedoman
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kab Bekasi Tahun 2005 No 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan diwilayah kabupatem bekasi serta dalam rangka menunjang percepatan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu d iadakan perubahan status desa menjadi kelurahan; bahwa perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dilandasi oleh kultur sosial budaya masyarakat yang sudah heterogen, terutama dikawasan perkotaan , perumahan dan industri, ditiap-tiap Ibu Kota Kecamatan serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan pemeritah Nomor 82 tahun 1998 tentang pemindahan Ibu kota Kabupaten bekasi; Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas,maka perlu Status Desa menjadi Kelurahan perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah; \n Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Dan Faktor-Faktor Pembentukan Kelurahan, Nama, Batas, Dan Pembagian Wilayah, Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2005. \n 13 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2005 ini mengatur tentang pedoman pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan kelurahan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Perubahan status desa menjadi kelurahan dilandasi oleh perkembangan pembangunan, heterogenitas sosial budaya masyarakat, terutama di kawasan perkotaan, perumahan, dan industri.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan Kelurahan: Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi, dan kondisi budaya masyarakat. Desa dapat diusulkan menjadi kelurahan atas usul Pemerintah Desa dan persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.
Faktor-faktor Pembentukan: Pembentukan kelurahan harus memenuhi faktor-faktor seperti jumlah penduduk (2500-20000 jiwa), luas wilayah yang terjangkau, tata letak wilayah dengan jaringan perhubungan dan komunikasi, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi sosial budaya yang rukun, dan mata pencaharian yang tetap.
Nama, Batas, dan Pembagian Wilayah: Dalam pembentukan kelurahan harus disebutkan nama, luas wilayah, dan batas kelurahan. Untuk memperlancar pemerintahan, dapat dibentuk beberapa lingkungan.
Pemekaran Kelurahan: Pemekaran kelurahan dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor pembentukan kelurahan.
Pengangkatan Perangkat Desa: Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD dari desa yang menjadi kelurahan dapat diangkat menjadi PNS atau PTT sesuai peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
Aset Desa: Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan desa yang menjadi kelurahan diserahkan dan menjadi milik pemerintah daerah, dikelola melalui APBD dengan memperhatikan kepentingan kelurahan.
Penghapusan dan Penggabungan: Kelurahan yang tidak memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat dan mendapatkan persetujuan DPRD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BEKASI REGENCY
NUMBER:4 2005 SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF BEKASI REGENCY
NUMBER: 7 YEAR 2005
CONCERNING
GUIDELINES FOR FORMATION, DELETION AND
MERGER OF URBAN VILLAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BEKASI

\n\n \n \n

Considering:

That in line with the development progress in the Bekasi Regency area and in order to support the acceleration of services to the community, it is deemed necessary to change the status of villages to urban villages
that the change of Village Status to Urban Village as referred to in letter a above, is based on the socio-cultural culture of the community which is already heterogeneous, especially in urban, residential and industrial areas, in each sub-district capital and in the context of implementing Government Regulation Number 82 of 1998 concerning the transfer of the capital city of Bekasi Regency
That based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5dbc76a-819e-40b3-9cf2-2ec669b74717","actionData","errors"]