[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5dae380-cad4-406e-a7be-1e82152838fb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pinjaman Pemerintah Kabupaten Kubu Raya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 11 Tahun 2009","number","11","year","2009","published_date","2009-09-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kubu Raya","place_of_enactment","Sungai Raya","theme","Pinjaman Pemerintah Kabupaten Kubu Raya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLOAAN KEUANGAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2009/NO.11, TLD No.11, LL KAB. KUBU RAYA: 9 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pinjaman Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mempercepat pembangunan dibidang infrastruktur dan pelayanan umum dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kabupaten memandang perlu untuk melakukan upaya-upaya menambah sumber pembiayaan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa salah satu upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah melalui Pinjaman Daerah yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Pemerintah Kabupaten Kubu Raya \n Peraturan Daerah ini adalah : UU No.8 Tahun 1981; UU No.10 Tahun 1992; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 1983; PP No.23 Tahun 2003; PP No.54 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; Kepres RI No.44 Tahun 1999; Kepres No.80 Tahun 2003; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda No.2 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Umum Pinjaman; Sumber Pinjaman; Jumlah, Persyaratan dan Prosedur Pinjaman; Kewajiban; Pengelolaan Pinjaman; Jangka Waktu Pinjaman; Pembayaran Kembali; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2009. \n Perbup ini memiliki 7 halaman dan 2 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pinjaman pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai alternatif sumber pembiayaan APBD untuk membiayai kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pinjaman ini digunakan untuk kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaannya memerlukan persetujuan DPRD. Pemerintah Kabupaten tidak diperbolehkan memberikan jaminan berupa Pendapatan Daerah dan/atau Barang Milik Daerah dalam melakukan pinjaman. Jenis pinjaman yang diatur adalah pinjaman jangka menengah dan/atau jangka panjang.

\n\n

Sumber pinjaman dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, dan Lembaga Keuangan bukan Bank. Jumlah pinjaman tidak melebihi 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Kabupaten Kubu Raya. Untuk pinjaman jangka menengah atau panjang, Pemerintah Kabupaten wajib memenuhi persyaratan seperti jumlah sisa pinjaman tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun anggaran sebelumnya, rasio proyeksi kemampuan keuangan minimal 2,5, tidak memiliki tunggakan pinjaman dari Pemerintah Pusat, dan mendapatkan persetujuan DPRD.

\n\n

Prosedur pinjaman meliputi pelaporan rencana pinjaman kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan, pengajuan usulan pinjaman kepada Pemberi Pinjaman setelah meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri, penilaian usulan pinjaman oleh Pemberi Pinjaman, dan dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemberi pinjaman. Perjanjian pinjaman dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

\n\n

Pemerintah Kabupaten wajib membayar pokok dan bunga pinjaman sesuai tempo terutang serta denda pinjaman sesuai kesepakatan dalam perjanjian pinjaman, yang dianggarkan di APBD dari Pendapatan Umum Daerah selama 3 tahun anggaran terhitung sejak tahun anggaran 2010 dan tetap dianggarkan setiap tahun sampai berakhirnya kewajiban pinjaman. Pengelolaan pinjaman dilaksanakan oleh Bupati Kubu Raya dan harus selalu berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Kubu Raya. Bupati dapat membentuk Satuan Kerja untuk mengelola pinjaman. Pengelolaan pinjaman meliputi penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan, serta pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana/infrastruktur, yang dituangkan dalam APBD. Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan pinjaman, yang disampaikan kepada DPRD sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KUBU RAYA REGENCY GOVERNMENT
KUBU RAYA REGENCY REGULATION
NUMBER 11 OF 2009
ABOUT
KUBU RAYA REGENCY GOVERNMENT LOANS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUBU RAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to accelerate development in the infrastructure and public service sectors in order to realize the welfare of the community in Kubu Raya Regency, the Regency Government deems it necessary to make efforts to increase sources of financing to support the Regional Revenue and Expenditure Budget;
that one of the efforts as referred to in letter a above is through legitimate Regional Loans in accordance with applicable regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation regarding Kubu Raya Regency Government Loans;

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5dae380-cad4-406e-a7be-1e82152838fb","actionData","errors"]