[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5d59a46-4464-462f-8a4c-9794425f03b6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2010","number","4","year","2010","published_date","2010-12-30","effective_date","2011-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2010 No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua\r\natas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah\r\nmengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh\r\npersetujuan bersama;\r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan\r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan\r\ndari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang\r\ndijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah (APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran\r\nSementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah\r\nDaerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada\r\ntanggal Sembilan belas bulan Nopember Tahun 2010; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan\r\nBangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985\r\nNomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 1994;Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4389);8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);\r\n9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4421);\r\n10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4844);\r\n11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis\r\nPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan\r\nPerwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);\r\n13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5049);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan\r\nMulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang\r\nKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang\r\nPengendalian Jumlah Komulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,\r\nserta Jumlah Komulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4287);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang\r\nKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan\r\nProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4712);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4502);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4503);\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan\r\nKeuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4513);\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4574);22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana\r\nPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4575);\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem\r\nInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4576);\r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang\r\nHibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4577);\r\n25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4578);\r\n26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);\r\n27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4593);\r\n28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang\r\nPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);\r\n29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan\r\nPenyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan\r\nKeterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan\r\nPenyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011. APBD terdiri dari pendapatan sebesar Rp. 969.382.167.000,00, belanja sebesar Rp. 990.698.320.000,00, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (21.316.153.000,00). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 44.944.647.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 23.628.494.000,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp. 21.316.153.000,00.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung mencakup Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran. Penerimaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Pengeluaran meliputi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan. Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMALANG REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 4 OF 2010
ON
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
PEMALANG REGENCY FISCAL YEAR 2011

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEMALANG,

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 181 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 on the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 on Regional Government, states that the Regional Head submits a Draft Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to the Regional House of Representatives (DPRD) to obtain joint approval;
that the Draft Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) submitted as referred to in letter a, is a manifestation of the Regional Government Work Plan for 2011 which is elaborated into the General Policy on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5d59a46-4464-462f-8a4c-9794425f03b6","actionData","errors"]