[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5d09efd-8b57-4e5c-9ee8-7856d8475af6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2016","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat","place_of_enactment","Pangkalan Bun","theme","Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2016","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA PEMBANGUNAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2016
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun\r\n2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,\r\nyang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib\r\nmenyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah\r\n(RPJM) Daerah. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14\r\nTahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18\r\nTahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19\r\nTahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5\r\nTahun 2009; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun\r\n2008. \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nRUANG LINGKUP RPJM Daerah;\r\nBAB III\r\nSISTEMATIKA;\r\nBAB IV\r\nISI DAN URAIAN RPJM DAERAH;\r\nBAB V\r\nPENGENDALIAN DAN EVALUASI;\r\nBAB VI\r\nPERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH;\r\nBAB VII\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB VIII\r\nKETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diberlakukan, maka\r\nPeraturan Bupati tentang RPJMD Tahun 2012-2016\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati tentang RPJMD Tahun 2012-2016","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016.

Latar Belakang dan Tujuan:\nRPJMD disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar ruang, waktu, dan fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, bertujuan untuk mencapai penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Ketentuan Substansial:

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, rencana kerja dalam kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang indikatif. RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD, pedoman Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD, dan dokumen perencanaan daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD.

Sistematika RPJMD meliputi pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, dan penutup.

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten, serta mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten dan pembangunan jangka menengah nasional.

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah, ketidaksesuaian substansi dengan peraturan perundang-undangan, terjadi perubahan mendasar (bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional), atau merugikan kepentingan nasional.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diberlakukan, hal-hal lain yang dalam proses penetapannya menggunakan Peraturan Bupati tetap dan masih berlaku.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diberlakukan, maka Peraturan Bupati tentang RPJMD Tahun 2012-2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WEST KOTAWARINGIN REGENCY
REGIONAL REGULATION OF WEST KOTAWARINGIN REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2013
CONCERNING
REGIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN
YEAR 2012-2016

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST KOTAWARINGIN,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System, which mandates that elected Regional Heads are required to prepare a Regional Medium-Term Development Plan (RPJM);
that based on Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Government Regulation Number 8 of 2008 concerning Procedures for Preparation, Control and Evaluation of Regional Development Plan Implementation, which mandates that elected Regional Heads are required to prepare a Regional Medium-Term Development Plan (RPJM) stipulated by a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5d09efd-8b57-4e5c-9ee8-7856d8475af6","actionData","errors"]