[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5be36cb-478f-48f5-af4e-23e8e09d6053","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene No. 16 Tahun 2015","number","16","year","2015","published_date","2015-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majene","place_of_enactment","Majene","theme","Penyelenggaraan Perpustakaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perpustakaan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2015/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:	\n \n dengan UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah yang perlu di tumbuh kembangkan sebagai sarana dalam memperoleh layanan pustaka. \n dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.4 Tahun 1990; UU No.20 Tahun 2003; UU No.43 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 1983; PP No.70 Tahun 1991; PP No.23 Tahun 1999; PP No.24 Tahun 2014. \n dalam PERDA ini diatur mengenai Hak, Kewajiban, dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Perpustakaan, Pembentukan dan Penyelenggaraan, Jenis Perpustakaan serta Pelayanan Perpustakaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Majene. Latar belakangnya adalah perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan perpustakaan. Pemerintah Daerah juga berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan, ketersediaan layanan, serta promosi gemar membaca.
Hak dan Kewajiban Masyarakat: Masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian koleksi perpustakaan dan mematuhi peraturan. Masyarakat berhak memperoleh layanan perpustakaan, mendirikan perpustakaan, dan berperan serta dalam pengawasan.
Standar Perpustakaan: Peraturan ini mengatur standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan.
Pembentukan dan Penyelenggaraan Perpustakaan: Pembentukan perpustakaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan, atau sudut baca.
Jenis Perpustakaan: Jenis perpustakaan meliputi Perpustakaan Umum, Sekolah/Madrasah, Perguruan Tinggi, dan Khusus.
Koleksi dan Layanan Perpustakaan: Koleksi perpustakaan harus diseleksi, diolah, disimpan, dilayangkan, dan dikembangkan. Layanan perpustakaan harus dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
Tenaga Perpustakaan: Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga perpustakaan yang memenuhi kualifikasi.
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam: Setiap SKPD dan lembaga pemerintahan di Daerah yang menghasilkan karya cetak dan rekam wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar/keping kepada instansi pengelola perpustakaan.
Pendanaan Perpustakaan: Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran melalui APBD.

","transitional_provisions","1. Perpustakaan yang telah menjalankan kegiatannya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Penyelenggara perpustakaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang melanggar ketentuan Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian bantuan pembinaan.\n2. Sekolah/madrasah dan perguruan tinggi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 atau Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian bantuan pembinaan.\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan denda.\n4. Penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, paksaan, dan/atau denda.\n5. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 47 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAJENE
THE PROVINCE OF WEST SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF MAJENE REGENCY
NUMBER 16 OF 2015
on
LIBRARY MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAJENE,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that libraries are a means of lifelong learning in an effort to educate the nation and build personality through the provision of library materials that can be accessed in order to improve the intelligence of the nation's life, it is necessary to foster a culture of reading through the development and utilization of libraries as a source of information in the form of written works, printed works and/or recorded works;
that with Law Number 43 of 2007 on Libraries, as the basis and guidelines for the organization and management of libraries in the region that needs to be developed as a means of obtaining library services;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5be36cb-478f-48f5-af4e-23e8e09d6053","actionData","errors"]