[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5bc3425-08f9-42ae-a4f4-4e9d2604f127","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 14 Tahun 2005","number","14","year","2005","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung","place_of_enactment","Tanjung Pandan","theme","Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PENGGANTIAN-BIAYA-CETAK-KARTU-TANDA-PENDUDUK-DAN-AKTA-CATATAN-SIPIL
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pendapatan asli\r\ndaerah maka tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 7 Tahun 1998 perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian sekarang, sehingga harus ditinjau kembali. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.62 Thn 1958; UU No.28 Thn 1959; UU No.1 Thn 1974; UU No.8 Thn 1981; UU No.18 Thn 1997; UU No.28 Thn 1999; UU No.27 Thn 2000; UU No.10 Thn 2004; UU No.32 Thn 2004; UU No.33 Thn 2004; PP No.9 Thn 1975; PP No.27 Thn 1983; PP No.66 Thn 2001; Keppres No.52 Thn 1997; Keppres No.56 Thn 1996; Keppres No.88 Thn 2004; Perda No.6 Thn 1985;Perda No.18 Thn 2000; Perda No.8 Thn 2003. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil; nama,objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat pemungutan retribusi; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; penggunaan sebagian hasil penerimaan retribusi; sanksi administrasi;kadaluarsa; ketentuan pidana; penyidikan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1998 Nomor 2 Serie B), dinyatakan tidak berlaku. \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1998 Nomor 2 Serie B).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Belitung. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan asli daerah dengan menyesuaikan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya (Perda No. 7 Tahun 1998) dengan kondisi perekonomian terkini.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan bahwa retribusi dipungut sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Obyek retribusi meliputi pelayanan pembuatan/cetak KTP dan Kartu Kependudukan lainnya, serta pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Catatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Pengesahan/Pengakuan/Pengangkatan Anak, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, pengesahan ganti/perubahan nama, Surat Keterangan Catatan Sipil, dan legalisir Akta-akta Catatan Sipil). Subyek retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan tersebut.

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pengadaan KTP/Kartu Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, serta biaya blanko dan formulir pendukung. Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan biaya pembuatan/pencetakan. Tarif retribusi untuk berbagai jenis pelayanan pembuatan/cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan. Masa retribusi ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi. Saat pemungutan retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, namun sebagian pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan tertentu. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. Sebagian dari hasil penerimaan retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi oleh instansi pemungut.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda/ bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BELITUNG REGENCY
NUMBER 14 OF 2005
ON
LOCAL FEE FOR REPLACEMENT OF IDENTITY CARD PRINTING COSTS
AND CIVIL REGISTRATION DEED

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BELITUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve services and local revenue, the tariff for the Local Fee for Replacement of Identity Card Printing Costs and Civil Registration Deed as stipulated in Regional Regulation of Belitung Regency Level II Number 7 of 1998 needs to be adjusted to the current economic conditions, so it must be reviewed;
that in order to implement the intent as referred to in consideration letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Belitung Regency concerning the Local Fee for Replacement of Identity Card Printing Costs and Civil Registration Deed;

In view of:

Law Number 62 of 1958 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5bc3425-08f9-42ae-a4f4-4e9d2604f127","actionData","errors"]