[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5a882a6-29cd-4861-99cf-a91a089cfa3e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013","number","17","year","2013","published_date","2013-11-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan lahan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK:	\n \n lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia tuhan yang maha esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 \n 1. undang-undang nomor 14 tahun 1964\r\n2. undang-undang nomor 8 tahun 1981\r\n3. undang-undang nomor 25 tahun 2004\r\n4. undang-undang nomor 32 tahun 2004\r\n5. undang-undang nomor 26 tahun 2007\r\n6. undang-undang nomor 43 tahun 2008\r\n7. undang-undang nomor 41 tahun 2009\r\n8. undang-undang nomor 12 tahun 2011\r\n9. undang-undang nomor 18 tahun 2012\r\n10. undang-undang nomor 19 tahun 2013\r\n11. peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002\r\n12. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005\r\n13. peraturan pemerintah RI nomor 38 tahun 2007\r\n14. peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008\r\n15. peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2011\r\n16. peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2012\r\n17. peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2012\r\n18. peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2012\r\n19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 6 tahun 2007\r\n20. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2009\r\n21. peraturan daerah provinsi lampung nomor 13 tahun 2009\r\n22. peraturan daerah provinsi lampung nomor 1 tahun 2010\r\n23. peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2011 \n peraturan daerah ini memutuskan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan di Provinsi Lampung dari alih fungsi, degradasi, dan fragmentasi. Latar belakangnya adalah meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri yang mengancam kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, termasuk perencanaan dan penetapan lahan, pengembangan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi lahan. Pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan diwajibkan untuk kepentingan pertanian pangan. Pemerintah daerah dan kabupaten/kota bersama-sama menjaga konservasi lahan dan air.

\r\n\r\n

Pembagian kewenangan meliputi pembinaan oleh pemerintah daerah dan kabupaten, pemberian insentif dan disinsentif untuk pemilik lahan dan petani, serta pengendalian alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan hanya diperbolehkan untuk kepentingan umum atau bencana alam dengan penggantian lahan yang sesuai. Masyarakat juga berperan serta dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

\r\n\r\n

Perlindungan dan pemberdayaan petani diatur melalui jaminan harga komoditi, sarana dan prasarana produksi, pemasaran hasil pertanian, kompensasi gagal panen, dan asuransi pertanian. Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dibebankan kepada APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 35, Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 40 dikenai sanksi administratif.\r\n2. Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah).\r\n3. Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00,- (tiga miliar rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF LAMPUNG
REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 17 OF 2013
CONCERNING
PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD
AGRICULTURAL LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that food agricultural land is part of the earth as a gift from God Almighty which is controlled by the state and used for the greatest prosperity and welfare of the people as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the increasing population growth and economic and industrial development have resulted in degradation, land use change, and fragmentation of food agricultural land, threatening the carrying capacity of the region in maintaining independence, resilience, and food sovereignty;
that with the enactment of Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land, in order to provide protection of agricultural land

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5a882a6-29cd-4861-99cf-a91a089cfa3e","actionData","errors"]