[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5962d2a-87eb-42d3-b669-0d741cdb66f4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 7 Tahun 2005","number","7","year","2005","published_date","2005-07-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGENDALIAN-PENCEMARAN-DAN-PERUSAKAN-LINGKUNGAN-HIDUP
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD No.2 Seri C 2005
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n Beberapa usaha dan/atau kegiatan jasa, pengolahan bahan maupun yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah berdampak terhadap perubahan mutu lingkungan ;\r\nApabila mutu lingkungan melampaui baku mutu lingkungan yang ditentukan, maka lingkungan di sekitar lokasi kegiatan tersebut tercemar dan/atau rusak sehingga fungsi lingkungan terganggu, dan dapat mengancam kehidupan makhluk manusia serta makhluk hidup lainnya. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Thn 1959; UU No. 8 Thn 1981; UU No. 23 Thn 1997; UU No. 32 Thn 2004; PP No. 19 Thn 1999; PP No. 27 Thn 1999; PP No. 85 Thn 1999; PP No. 25 Thn 2000; PP No. 54 Thn 2000; PP No. 74 Thn 2001; PP no. 82 Thn 2001; Perda Kab. Bangka No. 23 Thn 2000. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; Maksud dan Tujuan; Perlindungan Mutu Lingkungan Hidup; Pencegahan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan; Penanggulangan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup; Pemulihan Lingkungan Hidup; Keadaan Abnormal; Keadaan Darurat; Sistem Tanggap Darurat; Hak dan Peran Serta Masyarakat; Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan; Pembiayaan dan Ganti Rugi; Pembinaan; Pengawasan dan Pelaporan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup bertujuan untuk memelihara dan menjaga kualitas lingkungan hidup agar selaras, serasi, dan seimbang, mendukung pembangunan berkelanjutan. Peraturan ini mengatur pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat pemanfaatan lingkungan hidup.

Ketentuan substansial mencakup:

Setiap orang atau penanggung jawab usaha/kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan.
Kewajiban memiliki dokumen kajian lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) bagi usaha/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
Pemerintah Daerah berwenang melakukan inventarisasi sumber pencemar, menetapkan tingkatan pencemaran berdasarkan baku mutu, dan menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Setiap kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam atau lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah harus mendapat izin.
Penanggung jawab kegiatan/usaha wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran/perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatannya.
Pengaturan mengenai keadaan abnormal (uji coba, pemeliharaan, gangguan) dan keadaan darurat, termasuk kewajiban pelaporan dan penanggulangan.
Sistem tanggap darurat bagi kegiatan yang menghasilkan limbah B3.
Hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk hak atas informasi dan hak mengajukan gugatan.
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
Kewajiban penanggung jawab usaha/kegiatan untuk menanggung biaya penanggulangan pencemaran, pemulihan lingkungan, dan membayar ganti rugi.
Pembinaan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Pengawasan dan pelaporan, termasuk kewajiban menyampaikan laporan hasil pemantauan.

","transitional_provisions","1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Bupati berwenang melakukan tindakan administratif terhadap setiap Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini berupa pencabutan izin sementara atau tetap.\n2. Setiap orang dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau melakukan tindakan pidana di bidang lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 7 OF 2005
ON
CONTROL OF ENVIRONMENTAL POLLUTION AND DAMAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that several businesses and/or service activities, material processing, and those utilizing natural resources and the environment as waste disposal sites have an impact on changes in environmental quality;
that if the environmental quality exceeds the specified environmental quality standards, the environment around the location of these activities is polluted and/or damaged, disrupting environmental functions and potentially threatening the lives of humans and other living creatures;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to establish a Regional Regulation on the Control of Environmental Pollution and Damage;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5962d2a-87eb-42d3-b669-0d741cdb66f4","actionData","errors"]