[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a58f1172-ecd7-4a48-a3e3-ff0a7106ac0f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perijinan Pemanfaatan Kepemilikan Dan Penggunaan Gergaji Rantai","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 12 Tahun 2009","number","12","year","2009","published_date","2009-09-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Perijinan Pemanfaatan Kepemilikan Dan Penggunaan Gergaji Rantai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2009/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perijinan Pemanfaatan Kepemilikan Dan Penggunaan Gergaji Rantai\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan hasil pemantauan di lapangan kerusakan hutan dan lahan disebabkan adanya penyalahgunaan alat penebangan kayu oleh masyarakat; bahwa dalam rangka pencegahan kerusakan hutan dan lahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu dilakukan pengendalian pemilikan dan penggunaan alat penebangan kayu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perijinan dan Retribusi Pemanfaatan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai; \r\n \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dakam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/MENHUT-II/2006; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 05 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah Tentang Perizinan Dan Retribusi Pemanfaatan Kepemilikan Dan Penggunaan Gergaji Rantai, berisi tentang:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Nama, Obyek Dan Subyek Perizinan Dan Retribusi;\r\n3. Golongan Retribusi;\r\n4. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa;\r\n5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;\r\n6. Tarif Retribusi\r\n7. Kewenangan Pemungutan;\r\n8. Wilayah Pemungutan;\r\n9. Tata Cara Penagihan;\r\n10. Pemilikan Gergai Rantai;\r\n11. Pendaftaran Gergaji Rantai;\r\n12. Penggunaan Gergaji Rantai;\r\n13. Masa Berlaku;\r\n14. Pengawasan;\r\n15. Sanksi;\r\n16. Ketentuan Peralihan;\r\n17. Ketentuan Pidana;\r\n18. Penyidikan; dan\r\n19. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2009. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perizinan Pemanfaatan Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan dan retribusi pemanfaatan, kepemilikan, dan penggunaan gergaji rantai di Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah untuk mencegah kerusakan hutan dan lahan akibat penyalahgunaan alat penebangan kayu. Tujuannya adalah untuk mengendalikan pemilikan dan penggunaan gergaji rantai. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap pemanfaatan, kepemilikan, dan penggunaan gergaji rantai harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan dikenakan retribusi. Retribusi ini digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-. Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan seluruh hasilnya disetorkan ke Kas Daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang siapa saja yang dapat memiliki gergaji rantai, yaitu perorangan yang memiliki hutan hak, badan yang telah memperoleh hak atau izin menebang kayu, dan instansi pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu menebang kayu. Pemilik gergaji rantai wajib mendaftarkan alat penebangan kayu miliknya kepada Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan wajib mencatat data kepemilikan gergaji rantai, melakukan pengecekan lapangan, dan memberikan Surat Tanda Pendaftaran Gergaji Rantai (STPGR). Masa berlaku STPGR untuk perorangan adalah 6 bulan dan untuk badan usaha adalah 1 tahun. Dinas melakukan pengawasan terhadap penggunaan gergaji rantai.","transitional_provisions","1. Pemilik Gergaji Rantai yang belum melaporkan Gergaji Rantai miliknya kepada Instansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Derah ini, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib melaporkan Gergaji Rantai miliknya.","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Pemilik Gergaji Rantai yang tidak melaporkan Gergaji Rantai miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dikenakan penyegelan terhadap Gergaji Rantai miliknya sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Pemilik Gergaji Rantai dan pelaksana kegiatan yang menyalahgunakan pemakaian Gergaji Rantai dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
KOTABARU REGENCY
NUMBER 12 YEAR 2009
CONCERNING
LICENSING OF UTILIZATION
OWNERSHIP AND USAGE
CHAIN SAW

GOVERNMENT OF KOTABARU REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 12 YEAR 2009
CONCERNING
LICENSING AND RETRIBUTION OF UTILIZATION, OWNERSHIP AND
USAGE OF CHAIN SAW

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n \n

Considering:

that based on the results of monitoring in the field, forest and land damage is caused by the misuse of wood cutting equipment by the community;
that in order to prevent further forest and land damage as referred to in letter (a), it is necessary to control the ownership and use of wood cutting equipment;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation regarding Licensing and Retribution for the Utilization of Ownership and Use of Chain Saws;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a58f1172-ecd7-4a48-a3e3-ff0a7106ac0f","actionData","errors"]