[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a586524a-be78-42ce-8d68-d4ea7c4d5322","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4e8b4b74-3e6b-409c-94dd-819d83371801","Dokumentasi & Informasi Hukum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat","place_of_enactment","Kuala Tungkal","theme","Pembentukan Produk Hukum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2023 (5): 40 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam \r\npenyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan \r\ntugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara \r\nPemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus \r\nselaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; \r\nb. bahwa untuk mewujudkan produk hukum Daerah yang \r\nbaik dan memenuhi asas pembentukan serta materi \r\nmuatan sebagai legalitas dan dasar pelaksanaan tugas \r\npemerintahan, pembangunan dan pelayanan \r\nmasyarakat, maka diperlukan pedoman bagi semua \r\nlembaga pembentuk Produk Hukum serta masyarakat \r\nuntuk mengerti dan melaksanakan tugas dan fungsi \r\ndalam pembentukan produk hukum Daerah; \r\nc. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan \r\nkepastian hukum kepada pemerintah Daerah dalam \r\npenyusunan produk hukum Daerah sebagai upaya \r\nmenjamin kesejahteraan masyarakat maka diperlukan \r\npengaturan lebih lanjut terkait tata cara pembentukan \r\nproduk hukum Daerah; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan \r\nProduk Hukum Daerah; \r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah UU No 7 Tahun 1965; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2018; Perpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018. \n PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 3 Nomor \r\nTahu 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah \r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor \r\n3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun \r\n2012 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \r\n \n 40 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan produk hukum daerah yang baik, memenuhi asas pembentukan, dan materi muatan sebagai legalitas serta dasar pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun produk hukum daerah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Bentuk Produk Hukum Daerah:** Peraturan dan penetapan, meliputi Perda, Perbup, Peraturan DPRD, Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.\n2. **Materi Muatan Perda:** Penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan materi muatan lokal. Perda dapat mengatur kewenangan pemerintah daerah, kewenangan yang lokasinya dalam daerah, kewenangan yang penggunanya dalam daerah, kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah, dan/atau kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.\n3. **Tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah:** Perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.\n4. **Perencanaan Penyusunan Perda:** Dilakukan melalui Propemperda yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, RPJPD dan RPJMD, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat daerah.\n5. **Penyusunan Rancangan Perda:** Dapat berasal dari DPRD atau Bupati, disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Proses penyusunan melibatkan tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\n6. **Pembahasan Rancangan Perda:** Dilakukan oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama melalui dua tingkat pembicaraan.\n7. **Fasilitasi dan Evaluasi:** Rancangan Perda difasilitasi oleh Gubernur sebelum mendapat persetujuan bersama. Rancangan Perda tertentu dievaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan.\n8. **Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi:** Setelah mendapatkan Noreg, Perda ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. Perbup dan Peraturan DPRD diundangkan dalam berita daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Tanjung Jabung Barat No. 3 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112686/perda-kab-tanjung-jabung-barat-no-3-tahun-201","7e35c566-851c-47f8-a079-a2f1d95d3bc2","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGENT OF TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
ON
FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANJUNG JABUNG BARAT,

Considering :

that legal products are the foundation in the implementation of Regional Government in accordance with the duties and authorities of each element of the Regional Government, so that their formation must be in line with the needs of the implementation of Regional Government;
that in order to realize good Regional legal products and fulfill the principles of formation and content as legality and the basis for carrying out government duties, development and public services, guidelines are needed for all institutions forming Legal Products and the public to understand and carry out their duties and functions in the formation of Regional legal products;
that in order to provide direction,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a586524a-be78-42ce-8d68-d4ea7c4d5322","actionData","errors"]