[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a55e81b0-188d-41ca-8d89-fa2df4d26d23","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN DANA BERGULIR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2013","number","1","year","2013","published_date","2013-04-25","effective_date","2013-05-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","PENGELOLAAN DANA BERGULIR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN DANA BERGULIR
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penguatan permodalan dan mempelancar kegiatan dunia usaha khususnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi\r\npengangguran dan pengentaskan kemiskinan, perlu peningkatan akses Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui sumber pembiayaan dan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan KUMKM guna meningkatkan perekonomian Daerah, perlu fasilitasi pembiayaan dan penjaminan dari Pemerintah Daerah untuk mendorong dan memberikan perlindungan serta peluang berusaha melalui dana bergulir yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. \n UUD 1945 Pasal 33; UU Nomor 7 Tahun 1992; UU Nomor 5 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2012; PP Nomor 44 Tahun 1997; PP Nomor 32 Tahun 1998; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 50 Tahun 2007; Perubahan Perda Prov. Kepulauan\r\nRiau Nomor 3 Tahun 2007. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Dana Bergulir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2013. \n 21 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan dana bergulir di Provinsi Kepulauan Riau. Latar belakangnya adalah untuk memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah usaha, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Tujuan pengelolaan dana bergulir adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan KUMKM, mengembangkan investasi daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan memperluas penciptaan lapangan usaha serta menumbuhkan wirausaha baru.

Sasaran penerima dana bergulir adalah Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Pemerintah Daerah menetapkan dokumen perencanaan anggaran program dana bergulir yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Status dana bergulir adalah dana investasi non permanen yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dikelola, dan dikembalikan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Daerah (LPDBD).

Besaran alokasi anggaran dana bergulir ditetapkan berdasarkan perencanaan dan kebutuhan bagi pemberdayaan dan pengembangan KUMKM, dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Ketentuan mengenai besaran plafon maksimal dana bergulir kepada KUMKM diatur dengan Peraturan Gubernur.

Dalam rangka pengelolaan dana bergulir, Gubernur membentuk LPDBD. LPDBD menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Jika LPDBD belum terbentuk, pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Bank Pelaksana yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

Lembaga yang terkait dalam pengelolaan dana bergulir meliputi PPKD, Organisasi Perangkat Daerah, dan LPDBD/Bank Pelaksana. PPKD berperan dalam pemindahbukuan dana bergulir, Organisasi Perangkat Daerah berperan dalam melakukan pembinaan terhadap KUMKM penerima dana bergulir, dan LPDBD/Bank Pelaksana berperan dalam pengelolaan dana bergulir kepada KUMKM.

","transitional_provisions","1. Dalam hal LPDBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah dibentuk, maka dana bergulir dan pengelolaannya yang dilaksanakan oleh Bank Pelaksana, dialihkan pada LPDBD secara bertahap.\n2. Pengalihan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana.\n3. Seluruh dana bergulir yang sudah dan sedang dilaksanakan melalui SKPD terkait, tetap dilaksanakan, sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerjasama.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF RIAU ISLANDS PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF RIAU ISLANDS PROVINCE
NUMBER 1 OF 2013
CONCERNING
MANAGEMENT OF ROLLING FUNDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF RIAU ISLANDS,

Considering:

that in order to strengthen capital and facilitate business activities, especially Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises, to create jobs and increase business added value, and help reduce unemployment and alleviate poverty, it is necessary to increase access for Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises through sources of financing;
that in order to empower and develop Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises to improve the Regional economy, it is necessary to facilitate financing and guarantees from the Regional Government to encourage and provide protection and business opportunities through rolling funds that are managed effectively, efficiently, transparently and accountably;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a55e81b0-188d-41ca-8d89-fa2df4d26d23","actionData","errors"]