[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a55cd58e-87f4-4512-b57b-2a37b707e4d9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-03-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pekalongan","place_of_enactment","Kajen","theme","Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN-PEMBERDAYAAN-PETANI
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;\r\nb. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, maka petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;\r\nc. bahwa mendasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun\r\n2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai arah dan landasan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu menetapkan strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi adminsitratif dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020. \n 40 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan petani, menyediakan prasarana dan sarana pertanian, memberikan kepastian usaha tani, melindungi petani dari fluktuasi harga dan gagal panen, meningkatkan kemampuan petani, dan menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian.

Ketentuan substansial mencakup:

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah dan anggaran daerah.
Strategi perlindungan petani melalui penyediaan sarana dan prasarana, kepastian usaha, pengendalian harga, penghapusan biaya tinggi, ganti rugi gagal panen, sistem peringatan dini, asuransi pertanian, bantuan dan subsidi, serta pengembangan komoditas unggulan.
Strategi pemberdayaan petani melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem pemasaran, konsolidasi lahan, penyediaan fasilitas pembiayaan, akses ilmu pengetahuan dan teknologi, regenerasi petani, dan penguatan kelembagaan petani.
Penyediaan dan pengelolaan prasarana pertanian seperti jalan usaha tani, irigasi, dan jaringan listrik.
Penjaminan ketersediaan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, mutu, dan harga terjangkau.
Penetapan kawasan usaha tani dan jaminan pemasaran hasil pertanian.
Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dan pemberian ganti rugi gagal panen.
Pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.
Fasilitasi asuransi pertanian dan pemberian bantuan serta subsidi kepada petani.
Penetapan dan perlindungan komoditas unggulan daerah.
Peningkatan keahlian petani melalui pendidikan dan pelatihan.
Penyediaan penyuluhan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian.
Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian.
Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan.
Pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
Pendorong regenerasi petani dan penguatan kelembagaan petani.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10, Pasal 37, dan Pasal 43 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian kegiatan, denda administratif, pencabutan hak, dan/atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FARMERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEKALONGAN,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a55cd58e-87f4-4512-b57b-2a37b707e4d9","actionData","errors"]