[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5573e1c-4c1d-4943-88b5-69f7e2a77660","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 6 Tahun 2007","number","6","year","2007","published_date","2007-08-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sanggau","place_of_enactment","Sanggau","theme","Keuangan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEUANGAN DESA
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/ NO.6, TLD NO.6, LL KAB. SANGGAU: 16 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keuangan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan BAB VII Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu diatur ketentuan mengenai Keuangan Desa \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.34 Tahun 2000, UU No.12 Tahun 2003, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.20 Tahun 2001, PP No.65 Tahun 2001, PP No.66 tahun 2001, PP No.55 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.72 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.3 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda Sanggau No.11 Tahun 2000, Perda Sanggau No.11 Tahun 2004 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Keuangan Desa, Sumber Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Sanksi, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2007. \n Peraturan ini memiliki 12 halaman dan 4 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Keuangan Desa di Kabupaten Sanggau. Latar belakangnya adalah untuk memberdayakan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengelolaan Keuangan Desa yang harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Sumber Pendapatan Desa yang terdiri dari pendapatan asli desa, alokasi dana desa, bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. ADD berasal dari bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penggunaan ADD diatur dengan proporsi maksimal 30% untuk operasional pemerintahan desa dan minimal 70% untuk pelaksanaan pembangunan skala desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. APBDesa ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa, kewajiban Kepala Desa dalam pelaksanaan ADD, serta pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pengendali Tingkat Kecamatan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bupati dengan persetujuan DPRD berhak mengurangi jumlah alokasi dana desa pada tahun berikutnya bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan alokasi dana desa secara transparan, partisipatif dan akuntabel.\n2. Pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari alokasi dana desa tersebut akan dikenakan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SANGGAU REGENCY
NUMBER 6 OF 2007
ABOUT
VILLAGE FINANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF SANGGAU

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to empower the community and village government in accordance with the provisions of CHAPTER VII of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2005 Number 158, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4587), it is necessary to regulate the provisions regarding Village Finance;
that in order to regulate the provisions regarding Village Finance, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation of Sanggau Regency.

Remembering:

Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5573e1c-4c1d-4943-88b5-69f7e2a77660","actionData","errors"]