[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a54b43e0-c4ab-45e5-a1a1-855794c45683","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 4 Tahun 2011","number","4","year","2011","published_date","2017-07-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasuruan","place_of_enactment","Bangil","theme","Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanggulangan bencana
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab Pasuruan Tahun 2011 No 4 TLD No 2340
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula\r\ndengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga,\r\nkehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,\r\nserta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau\r\ntidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera\r\nlahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang\r\nbaik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;\r\nb. bahwa kondisi geografis Pasuruan termasuk daerah rawan bencana,\r\nterutama bencana alam antara lain: gempa, tanah longsor, banjir,\r\ntsunami dan gunung meletus, yang dapat menyebabkan kerusakan\r\nlingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa;\r\nc. bahwa bencana dimaksud huruf b dapat menghambat dan mengganggu\r\nkehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan\r\ndan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan\r\npenanggulangan secara terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat;.\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,\r\nhuruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenanggulangan Bencana; \n UUD 1945;\r\nUU 12/1950;\r\nUU 12/1950;\r\nUU 10/2004;\r\nUU 32/2004;\r\nUU 24/2007;\r\nUU 26/2007;\r\nPP 38/2007;\r\nPP 21/2008;\r\nPP 22/2008;\r\nPP 23/2008;\r\nPermendagri 15/2006;\r\nPermendagri 16/2006;\r\nPermendagri 33/2006;\r\nPermendagri 38/2008;\r\nPermendagri 48/2008;\r\nPerda Prov. Jatim 3/2010;\r\nPerda Kab. Pasuruan 8/2010;\r\nPerda Kab. Pasuruan 12/2010; \n peraturan ini mengatur mengenai Penanggulangan Bencana; memuat antara lain: landasan, asas dan tujuan; tanggungjawab dan wewenang; kelembagaan; hak dan kewajiban masyarakat; peran lembaga usaha dan lembaga internasional; penyelenggaraan penanggulangan bencana; penyelenggaraan penanggulangan bencana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n jumlah 44 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya dan kearifan lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk pengalokasian dana yang memadai dalam APBD, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, serta pengurangan risiko bencana. Wewenang Pemerintah Daerah meliputi penetapan kebijakan penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, pelaksanaan kebijakan kerja sama, pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman, perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam, serta pengaturan dan pengendalian untuk pengumpulan dan penyaluran bantuan.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra-bencana (perencanaan, pengurangan risiko, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, analisis risiko, pelaksanaan tata ruang, pendidikan dan pelatihan, standar teknis), saat tanggap darurat (pengkajian cepat, penentuan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan sarana vital), dan pasca-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.","sanctions","Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit ditemukan adanya penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PASURUAN REGENCY
NUMBER 4 OF 2011
on
DISASTER MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PASURUAN,

Considering / Whereas:

that efforts to protect all the people and the nation are also strengthened by everyone's right to protection of themselves, their families, honor, dignity, and property under their control, and have the right to feel safe from the threat of fear to do or not to do something which is a fundamental right, the right to a prosperous life physically and mentally, to reside, to obtain a good and healthy environment and have the right to obtain health services;
that the geographical condition of Pasuruan Regency includes disaster-prone areas, especially natural disasters including: earthquakes, landslides, floods, tsunamis and volcanic eruptions, which can cause environmental damage, property loss, psychological impacts, and loss of life;
that the disasters referred to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a54b43e0-c4ab-45e5-a1a1-855794c45683","actionData","errors"]