[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a546bcd2-cfb6-4260-a878-29677d7de2d9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-01-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Badung","place_of_enactment","Mangupura","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANGUNAN GEDUNG
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n bahwa keberadaan Bangunan Gedung sebagai wujud fisik hasil\r\npekerjaan konstruksi yang dilandasi filosofis Tri Hita Karana dan\r\nnilai-nilai luhur budaya masyarakat Bali dalam bidang\r\narsitektur Bangunan Gedung merupakan kebutuhan mendasar\r\nbagi masyarakat Daerah untuk dapat melakukan berbagai\r\naktifitasnya;\r\nbahwa dalam pendirian Bangunan Gedung di wilayah Daerah,\r\nperlu dilakukan pengaturan dan pengawasan agar pendirian\r\nBangunan Gedung dapat dilaksanakan serta kepastian hukum\r\nsesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis\r\nsehingga dapat memberikan keselamatan, kesehatan,\r\nkenyamanan, dan kemudahan bagi kehidupan masyarakat dan\r\nlingkungan sekitarnya;\r\nbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) dalam\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang\r\nBangunan Gedung, dan dalam rangka pembinaan\r\npenyelenggaraan Bangunan Gedung perlu dibentuk pengaturan\r\ndi bidang Bangunan Gedung; \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013. \n 1. KETENTUAN UMUM 2. FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG 3. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG 4. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 5. TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 6. PERAN MASYARAKAT DALAM\r\nPENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 7. PEMBINAAN 8. SANKSI ADMINISTRATIF 9. KETENTUAN PENYIDIKAN 10. KETENTUAN PIDANA 11. KETENTUAN PERALIHAN 12. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 73 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 26);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 26).\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bangunan gedung di Kabupaten Badung. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, serasi dengan lingkungan, menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat dengan latar belakang bahwa bangunan gedung merupakan kebutuhan mendasar masyarakat dan perlu diatur agar memberikan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dengan lingkungan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk:

Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung: Penetapan fungsi bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang. Fungsi bangunan meliputi hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, dan fungsi khusus. Klasifikasi bangunan didasarkan pada kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan kepemilikan.
Persyaratan Administratif: Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif seperti status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan, dan IMB.
Persyaratan Teknis: Persyaratan teknis meliputi tata bangunan dan lingkungan (pemanfaatan ruang, intensitas bangunan, arsitektur, pengendalian dampak lingkungan dan lalu lintas, RTBL) serta keandalan bangunan (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan).

Peraturan ini juga mengatur tentang Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, serta pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","1. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka IMB yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.\n2. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun IMB yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru, dan melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.\n3. Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.\n4. Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n5. Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan IMB.\n6. Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi IMB, dan bangunan yang sudah berdiri tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Bangunan Wajib mengajukan permohonan IMB baru dan melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.\n7. Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi SLF, maka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan SLF.\n8. Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n9. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun SLF yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan SLF baru.\n10. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun kondisi Bangunan Gedung tidak Laik Fungsi, maka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib melakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap.\n11. Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka SLF yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.\n12. Pemerintah Daerah melaksanakan penertiban kepemilikan IMB dan SLF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n13. Sebelum terbentuknya TABG berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan penyelengggaraan Bangunan Gedung masih berpedoman pada peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian pekerjaan, pembekuan/pencabutan IMB/SLF, dan/atau perintah pembongkaran.\n3. Selain sanksi administratif, dapat dikenai denda paling banyak 10% dari nilai bangunan.\n4. Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BADUNG
PROVINCE OF BALI
REGIONAL REGULATION OF BADUNG REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
CONCERNING
BUILDINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BADUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that the existence of Buildings as a physical manifestation of construction work based on the Tri Hita Karana philosophy and the noble values of Balinese culture in the field of Building architecture is a fundamental need for the people of the Region to be able to carry out their various activities;
that in the establishment of Buildings in the Regional territory, it is necessary to carry out regulation and supervision so that the establishment of Buildings can be carried out and legal certainty is in accordance with administrative requirements and technical requirements so as to provide safety, health, comfort, and convenience for the life of the community and the surrounding environment;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a546bcd2-cfb6-4260-a878-29677d7de2d9","actionData","errors"]