[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a54492a8-edd0-4938-881c-6596936e291e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-01-24","effective_date","2014-01-27","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cirebon","place_of_enactment","Sumber","theme","Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketenagakerjaan - dan - retribusi - izin - memperkerjakan - tenaga - kerja - asing - (IMTa)
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.Thn 2014/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 sehubungan dengan hal tersebut diatas berdasarkan kewenangan , Perda maka dipandang perlu untuk membentuk Perda tentang Ketenagakerjaan . \n Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6_ UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 21 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 14 Tahun 1991; PP No. 71 Tahun 1991; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; Perpres No. 81 Tahun 2006; Perpres No. 21 Tahun 2010; Perpres No. 22 Tahun 1993; Perpres No. 36 Tahun 2002; Permendagri No. 13 Tahun 2006 ; Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. PER-37 / MEN / XIII / 2006; Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 02 / MEN / III / 2008; Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. PER.14 / MEN / X / 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Cirebon No 2 Tahun 2008; Perda Kab. Cirebon No. 4 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penyelenggaraan Ketenagakerjaan , Aparatur Pelaksana, Pelatihan Dan Pemegangan, Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja,Norma Kerja, Keselematan Dan Kesehatan Kerja, Pembiayaan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan , Retribusi Perpanjang Izin Memperkerjakan, Ketentuan Penyidik, Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2014. \n 43 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon, meliputi peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, serta pembinaan dan perlindungan tenaga kerja. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketenagakerjaan, termasuk perencanaan tenaga kerja, sistem informasi ketenagakerjaan, pelatihan, pemagangan, penyaluran dan penempatan kerja, pembinaan hubungan industrial, dan pengawasan norma ketenagakerjaan. Peraturan ini juga mengatur tentang peningkatan SDM aparatur pelaksana di bidang ketenagakerjaan, pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja (termasuk tenaga kerja lokal dan asing), perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, hubungan industrial (pembentukan LKS Bipartit dan Tripartit, serikat pekerja/buruh, organisasi pengusaha, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial), persyaratan kerja (perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, pengupahan, fasilitas dan kesejahteraan pekerja), norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pembiayaan penyelenggaraan ketenagakerjaan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur secara khusus mengenai retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), termasuk objek, subjek, dan tarif retribusi, serta tata cara pembayaran dan penagihan retribusi.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kecuali jika ditentukan lain dalam perundang-undangan.\n2. Selain sanksi pidana, pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kab. Cirebon No. 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja AsingMencabut : a. Pasal 1 angka 11 sampai dengan angka 16, dan angka 65; b. BAB XIII Pasal 48 sampai dengan Pasal 64","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/256589/perda-kab-cirebon-no-4-tahun-2022","7c454c0d-305f-4bac-8aa0-eb21d2851b0e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF CIREBON REGENCY
NUMBER 2 YEAR 2014 SERIES C.1

REGIONAL REGULATION OF CIREBON REGENCY
NUMBER 2 YEAR 2014
ON
LABOR AND RETRIBUTION FOR FOREIGN WORKER EMPLOYMENT PERMIT (IMTA)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIREBON,

\n\n \n \n

Considering:

That based on Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Government, Provincial Regional Government and Regency/City Regional Government, especially those governing the Division of Affairs in the Field of Labor which is the authority of the Regency/City Regional Government;
that in connection with the above, based on its authority, the Regional Government may form Regional Regulations governing Labor to realize the welfare of workers and their families and to encourage economic and investment development in the region;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a54492a8-edd0-4938-881c-6596936e291e","actionData","errors"]