[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5362036-cf83-4d19-85cd-95213ec72769","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-06-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan","place_of_enactment","Painan","theme","Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Investasi, Penanaman Modal, Pembiayaan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian, pembiayaan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja, maka dibutuhkan adanya peningkatan arus penanaman modal di daerah. \n UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 25 Tahun 1992, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 1986, PP No. 44 Tahun 1997, PP No. 1 Tahun 2007, PP No. 50 Tahun 2007, PP No. 1 Tahun 2008, PP No. 45 Tahun 2008, PP No. 18 Tahun 2016, Perpres No. 16 Tahun 2012, Perpres No. 97 Tahun 2014, Perpres No. 44 Tahun 2016, Perpres No. 91 Tahun 2017, Keppres No. 97 Tahun 1993, Perka BKPM No. 13 Tahun 2017, Perka BKPM No. 14 Tahun 2017, Perda Prov. Sumbar No. 6 Tahun 2008, Perda Kab. Pesisir Selatan No. 7 Tahun 2011 \n Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tAsas dan Tujuan\r\n3.\tKebijakan Dasar Penanaman Modal\r\n4.\tPenanaman Modal\r\n5.\tBidang Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal\r\n6.\tPelayanan Penanaman Modal\r\n7.\tKetenagakerjaan\r\n8.\tLokasi Usaha Penanaman Modal\r\n9.\tPerencanaan dan Promosi Penanaman Modal\r\n10.\tFasilitas Penanaman Modal\r\n11.\tPembinaan dan Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro dan Koperasi\r\n12.\tKerjasama Penanaman Modal\r\n13.\tPembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal\r\n14.\tPeran Serta Masyarakat\r\n15.\tPenyelesaian Sengketa\r\n16.\tSanksi\r\n17.\tKetentuan Peralihan\r\n18.\tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018. \n 23 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penanaman modal di Kabupaten Pesisir Selatan. Latar belakangnya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pembiayaan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan arus penanaman modal. Tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Kebijakan dasar penanaman modal meliputi pemberian perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal, menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha, serta membuka kesempatan bagi perkembangan UMKM dan koperasi. Penanaman modal diprioritaskan pada bidang usaha yang menjadi unggulan daerah dengan memperhatikan kearifan lokal. Pemerintah daerah memberikan pelayanan penanaman modal melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP), yang meliputi pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal.

Setiap penanam modal berhak mendapatkan kepastian hukum, keterbukaan informasi, pelayanan, dan berbagai kemudahan fasilitas. Penanam modal wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan kegiatan penanaman modal, menghormati budaya dan kearifan lokal, bermitra dengan UMKM, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Bentuk badan usaha penanaman modal dapat berupa badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perorangan. Penanaman modal asing diwajibkan berbentuk perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia.

Peraturan ini juga mengatur tentang ketenagakerjaan, lokasi usaha, perencanaan dan promosi penanaman modal, fasilitas penanaman modal, pembinaan dan pengembangan penanaman modal bagi UMKM dan koperasi, kerjasama penanaman modal, pembinaan dan pengawasan penanaman modal, peran serta masyarakat, dan penyelesaian sengketa.

","transitional_provisions","1. Semua perizinan dan pelayanan fasilitas penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan pelayanan fasilitas penanaman modal berakhir.\n2. Semua permohonan perizinan dan pelayanan fasilitas penanaman modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar dan masih dalam tahap penyelesaian, diproses sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n3. Bagi penanam modal yang telah melaksanakan kegiatan usaha tetapi belum mempunyai izin maka wajib mengurus izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.","sanctions","1. Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan tanggung jawab dan/atau melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi adminitratif dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :\n a. peringatan tertulis;\n b. pembatasan kegiatan usaha;\n c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau\n d. pencabutan kegiatan usaha dan/fasilitas penanaman modal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH COAST
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH COAST REGENCY
NUMBER 5 OF 2018
CONCERNING
INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH COAST,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to accelerate economic growth, development financing and job creation, it is necessary to increase the flow of investment in the region;
that in order to create and guarantee a conducive business climate and foster investment in various fields, including small and medium enterprises, it is necessary to regulate policies in the implementation of investment in the region;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in Investment as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Investment;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5362036-cf83-4d19-85cd-95213ec72769","actionData","errors"]