[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a5197782-bd75-4172-a8ef-67f2ba56c377","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah\r\nTahun Anggaran 2010","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah\r\nTahun Anggaran 2010","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2011/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah\r\nTahun Anggaran 2010\r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan\r\nKedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan\r\nPeraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan\r\nAPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa\r\nlaporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa\r\nKeuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran\r\nberakhir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2010. \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun\r\n2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2010. \n Peraturan ini memuat Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan\r\nyaitu :\r\na. Laporan Realisasi Anggaran;\r\nb. Neraca;\r\nc. Laporan Arus Kas; dan\r\nd. Catatan atas laporan keuangan.\r\nLaporan keuangan sebagaimana dimaksud dilampiri\r\ndengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan badan usaha\r\nmilik daerah/perusahaan daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011. \n Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2007 diubah. \n Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 diatur lebih lanjut dengan\r\nPeraturan Bupati \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo ini tidak mencabut atau mengubah peraturan daerah lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 menetapkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. LRA mencakup pendapatan sebesar Rp 797.611.718.188,00 dan belanja sebesar Rp 781.281.768.496,00, menghasilkan surplus sebesar Rp 16.329.949.692,00. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp 75.456.678.744,00 dan pengeluaran sebesar Rp 10.015.552.532,00, dengan pembiayaan netto sebesar Rp 65.441.126.212,00. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp 81.771.075.904,00. Neraca per 31 Desember 2010 mencatat jumlah aset sebesar Rp 1.186.897.096.358,50, jumlah kewajiban sebesar Rp 691.224.072,62, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp 1.186.205.872.285,88. Laporan arus kas mencatat saldo kas awal per 1 Januari 2010 sebesar Rp 70.434.779.259,00 dan saldo kas per 31 Desember 2010 sebesar Rp 81.743.647.407,00. Catatan atas laporan keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Penjabaran lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2007","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/107676/perda-kab-bone-bolango-no-36-tahun-2007","6cc0f778-b05e-4e1b-9509-2bf133dcc788","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO
REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 9 OF 2011
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE BUDGET
OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE
FISCAL YEAR 2010

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n

Considering:

That to implement the provisions of Article 184 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the Head of Region submits a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the APBD to the Regional House of Representatives (DPRD) in the form of financial statements that have been audited by the Audit Board no later than 6 (six) months after the end of the Fiscal Year;
that based on the considerations as referred to in letter a, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a5197782-bd75-4172-a8ef-67f2ba56c377","actionData","errors"]