[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a505066c-5209-47b0-809e-ce37a412eaf4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Proses Bisnis Antar Unit Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perindustrian","short_title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2023","number","13","year","2023","published_date","2023-07-28","effective_date","2023-08-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9e8afacd-d599-4d70-9cd5-3f8e4a78ff04","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perindustrian","short_name","Permenperin","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Kementerian Perindustrian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Proses Bisnis Antar Unit Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perindustrian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

prosesbisnis-organisasi
2023
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 13, BN.2023 (604)/165 hlm
Peraturan Menteri Perindustrian TENTANG Proses Bisnis Antar Unit Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perindustrian
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan penataan ketetalaksanaan yang efektif dan efisien guna mencapai organisasi yang menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pembentukannya, perlu menyusun peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementrian Perindustrian;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementrian Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Proses Bisnis antar Unit Organisasi di Lingkungan Kementrian Perindustrian;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 3 Tahun 2014, Perpres Nomor 107 Tahun 2020, Permenpan Nomor 19 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023. \n Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, peta proses bisnis kementrian perindustrian dan tupoksi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023. \n 165 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri Perindustrian ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1450).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan Peta Proses Bisnis Kementerian Perindustrian yang terdiri atas peta proses, peta sub-proses, peta relasi, dan peta lintas fungsi. Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian wajib mengacu pada Peta Proses Bisnis Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Peta proses bisnis terdiri dari proses utama (peningkatan daya saing dan kemandirian industri, penguatan implementasi Making Indonesia 4.0, peningkatan kemampuan industri barang dan jasa serta industri halal dalam negeri, perluasan penguasaan pasar industri, penguatan kewirausahaan dan industri kecil dan menengah, dan pemerataan persebaran industri), proses pendukung (penyediaan regulasi pembangunan industri yang efektif, dan peningkatan sistem informasi industri yang berkualitas), dan proses manajerial (pengawasan internal yang efektif dan efisien, peningkatan kemampuan ASN yang profesional dan berkepribadian, peningkatan birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dan peningkatan kualitas dan efektivitas perencanaan kinerja dan program).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
REGULATION OF THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2023
on
BUSINESS PROCESSES BETWEEN ORGANIZATIONAL UNITS
WITHIN THE MINISTRY OF INDUSTRY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas :

that in order to realize effective and efficient governance to achieve an organization that produces performance in accordance with its objectives, it is necessary to prepare a business process map between organizational units within the Ministry of Industry;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 41 paragraph (2) of Presidential Regulation Number 107 of 2020 on the Ministry of Industry, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Industry on Business Processes between Organizational Units within the Ministry of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a505066c-5209-47b0-809e-ce37a412eaf4","actionData","errors"]