[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a501c913-7bff-45c7-be2d-9cbc1e0d11cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Hiburan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 3 Tahun 2013","number","3","year","2013","published_date","2013-01-14","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","place_of_enactment","Andoolo","theme","Pajak Hiburan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK - HIBURAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2013/No. 3, LL 31 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hiburan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi \r\nDaerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten \r\nKonawe Selatan Nomor 24 Tahun 2005 tentang \r\nPajak Hiburan, perlu ditinjau kembali dan \r\ndisesuaikan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud pada huruf a, perlu diatur dan \r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang\r\nKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 \r\nNomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 2104);\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang \r\nBadan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 3684);\r\n3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang \r\nPenagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3686);\r\n4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang \r\nPengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);\r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang \r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah \r\ndiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- \r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan \r\nKedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 \r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4844);\r\n7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang \r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat \r\ndan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4438);\r\n8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang \r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5049);\r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 \r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4578);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \r\ntentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara\r\nPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan \r\nPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4737);\r\n13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor \r\n69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian \r\ndan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak \r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5161);\r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan \r\nNomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan \r\nPemerintahan Yang Menjadi Kewenangan \r\nPemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran \r\nDaerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 \r\nNomor 10);\r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan \r\nNomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok \r\nPengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe\r\nSelatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe\r\nSelatan Tahun 2009 Nomor 1);\r\n \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE\r\nSELATAN TENTANG PAJAK HIBURAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2013. \n 31 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Konawe Selatan. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengharuskan peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan.

\n\n

Peraturan ini mengatur mengenai:

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: Pajak Hiburan dikenakan atas penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak: Pengenaan pajak didasarkan pada jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Tarif pajak bervariasi tergantung jenis hiburan, mulai dari 10% hingga 50%.
Wilayah Pemungutan: Pajak dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.
Masa Pajak: Jangka waktu 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur oleh Kepala Daerah, maksimal 3 bulan.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD): Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir.
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD): Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika pajak kurang dibayar atau terdapat sanksi administrasi.
Tata Cara Pembayaran Pajak: Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
Keberatan dan Banding: Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan banding atas ketetapan pajak.
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif: Kepala Daerah dapat melakukan pembetulan, pembatalan, atau pengurangan ketetapan pajak dan sanksi administratif.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak: Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Kadaluwarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah 5 tahun.
Pembukuan dan Pemeriksaan: Wajib pajak dengan omzet tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan. Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan.
Ketentuan Pidana: Mengatur sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (Dua) kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (Empat) kali jumlah pajak terutang.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kab. Konawe Selatan No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/291609/perda-kab-konawe-selatan-no-8-tahun-2023","a77c6d85-0827-4e1b-b937-1324f7217a24","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KONAWE SELATAN REGENCY
NUMBER: 3 YEAR 2013
CONCERNING
ENTERTAINMENT TAX
ISSUED BY
LEGAL SECTION OF REGIONAL SECRETARIAT
KONAWE SELATAN REGENCY
YEAR 2013

REGIONAL REGULATION OF KONAWE SELATAN REGENCY
NUMBER: 3 YEAR 2013
CONCERNING
ENTERTAINMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH KONAWE,

Considering:	that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, the Regional Regulation of Konawe Selatan Regency Number 24 of 2005 concerning Entertainment Tax needs to be reviewed and adjusted; that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to regulate and stipulate it by a Regional Regulation.
In view of:	Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2104); Law Number 17 of 1997 concerning the Tax

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a501c913-7bff-45c7-be2d-9cbc1e0d11cc","actionData","errors"]