[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4e2b37a-6c9a-484b-8f8a-e2ed7b73ea0f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng No. 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-07-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buleleng","place_of_enactment","Buleleng","theme","Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PERPANJANGAN-IZIN-MEMPEKERJAKAN-TENAGA-KERJA-ASING
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka pemungutan Retribusi Perpanjangan\r\nIzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang efisien dan\r\nefektif berdasarkan Prinsip demokrasi dan akuntanbilitas,\r\nperlu dilakukan pengaturan Retribusi Perpanjangan Izin\r\nmempekerjakan Tenaga Kerja Asing;\r\nb. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor\r\n97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas\r\ndan Retribusi Perpanjanagan Izin Mempekerjakan Tenaga\r\nKerja Asing, mengamanatkan pengaturan Retribusi\r\nPerpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing\r\nmenjadi kewenangan daerah sehingga perlu diatur dengan\r\nPeraturan Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Buleleng tentang Retribusi Perpanjangan\r\nIzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; \n . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008; \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; 3. GOLONGAN RETRIBUSI; 4. MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI; 5. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; 6. PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI; 7. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; 8. WILAYAH PEMUNGUTAN; 9. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN; 10. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; 11. SANKSI ADMINISTRATIF; 12. PENAGIHAN; 13. PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI; 14. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; 15. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA; 16. KETENTUAN PENYIDIKAN; 17. KETENTUAN PIDANA; 18. KETENTUAN PENUTUP.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2014 mengatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk memungut retribusi perpanjangan IMTA secara efisien dan efektif, serta untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 yang menyerahkan kewenangan pengaturan retribusi ini kepada daerah.

Peraturan ini mengatur mengenai nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi, masa retribusi dan saat terutangnya retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan dan pembayaran, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran, sanksi administratif, penagihan, pemanfaatan penerimaan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, dan ketentuan penyidikan.

Objek retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing, dengan pengecualian instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Subjek retribusi adalah pemberi kerja tenaga kerja asing. Retribusi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu dengan masa retribusi sesuai jangka waktu berlakunya izin perpanjangan IMTA, paling lama 1 (satu) tahun. Besarnya retribusi ditetapkan sebesar USD 100 per orang per bulan, dibayarkan di muka dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Setiap Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BULELENG REGENCY
NUMBER 4 OF 2014

ABOUT

LOCAL FEE FOR EXTENSION OF EMPLOYMENT PERMITS FOR
FOREIGN WORKERS

REGIONAL GOVERNMENT OF BULELENG REGENCY
YEAR 2014

REGENT OF BULELENG
PROVINCE OF BALI

REGIONAL REGULATION OF BULELENG REGENCY
NUMBER 4 OF 2014

ABOUT

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4e2b37a-6c9a-484b-8f8a-e2ed7b73ea0f","actionData","errors"]