[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4ceb8c0-fe08-4228-abf9-6a227e8f9417","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-01-12","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan-Lingkungan-Hidup
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang\r\nserasi, selaras, seimbang serta mempertimbangkan kearifan lokal guna\r\nmenunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan\r\nlingkungan hidup, maka perludilakukanpengelolaan lingkungan hidup secara\r\nkomprehensif;\r\nb.bahwa pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, dikarenakan di Kota Yogyakarta berpotensi terjadinya\r\npencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup, khususnya pencemaran\r\npada sumber air dan kurangnya ruang terbuka hijau yang mengakibatkan\r\nmenurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga dapat\r\nmengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya; \n Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun\r\n1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 3 Tahun 2008; .PeraturanDaerah Kota YogyakartaNomor 2 Tahun 2010; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, dan Sasaran; Ruang Lingkup; Perencanaan; Pengendalian; Pemeliharaan; Wewenang dan Tanggung Jawab; Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pengawasan; Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Pengajuan Gugatan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 26 hlm. Penjelasan: 8 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang bersih, sehat, indah, dan nyaman melalui pengendalian lingkungan hidup yang baik, memberikan arahan bagi usaha dan kegiatan agar pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara bijaksana, memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta melestarikan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
Pengelolaan dan penanganan limbah, termasuk limbah B3 dan air limbah domestik.
Pengelolaan air tanah dengan prinsip kelestarian.
Pengendalian pencemaran udara dari berbagai sumber.
Penataan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan proporsi minimal 30% dari luas wilayah daerah.
Pengelolaan sampah yang menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup seperti KLHS, AMDAL, UKL-UPL, SPPL, perizinan, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
Pemeliharaan lingkungan hidup melalui konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer.
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada upaya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan serta masyarakat.
Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha secara periodik.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pengaduan, penyelesaian sengketa, pengajuan gugatan, sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan pidana terkait pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup.

","transitional_provisions","1. Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan/izin, pelaporan rencana usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada di bawah kewenangan pemerintah Daerah, paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib menyelesaikan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 60, Pasal 66 ayat (4), dan Pasal 68 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.\n2. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL, UKL-UPL, DPL, dan/atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 14, Pasal 41 ayat (1) diancam dengan kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277220/perda-kota-yogyakarta-no-9-tahun-2023","5024250e-97d9-4807-b65e-fe2b3871f9ad","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF YOGYAKARTA CITY
NUMBER 1 OF 2012
CONCERNING
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF YOGYAKARTA CITY,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to preserve and develop a harmonious, balanced, and proportionate environment and considering local wisdom to support the implementation of sustainable development and environmental awareness, it is necessary to carry out comprehensive environmental management;
that comprehensive environmental management as referred to in letter a, is due to the potential for pollution and/or environmental damage in the City of Yogyakarta, especially pollution of water sources and the lack of green open space which results in a decrease in the carrying capacity and carrying capacity of the environment, so that it can threaten the survival of humans and other living things;
that in connection with the implementation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4ceb8c0-fe08-4228-abf9-6a227e8f9417","actionData","errors"]