[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4cadf37-1dfc-4c7f-aa92-26db33260d69","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-01-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Maluku","place_of_enactment","Ambon","theme","Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/10,TLD NO.17, LL SEKDA PROVINSI MALUKU: 33 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
ABSTRAK:	\n \n Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Maluku memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non-hayati, serta jasa lingkungan berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan dan dikendalikan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu diimplementasikan secara terpadu, agar tercipta keseimbangan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari yang didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1985; UU No. 17 Tahun 1985; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No.28 Tahun 1985; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 35 Tahun 1991; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 19 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 69 Tahun 2001; PP No. 36 Tahun 2002; PP No. 37 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2002; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 30 Tahun 2008; PP No. 68 Tahun 2010; KEPRES No. 32 Tahun 1990; KEPRES No. 33 Tahun 2002; PERMENKP No. 12 Tahun 2008; PERMENKP No. 16 Tahun 2008; PERMENKP No. 17 Tahun 2008; PERMENKP No. 18 Tahun 2008; KEPMENPDT No. 001 Tahun 2005; PERDAPROMAL No. 14 Tahun 2005. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Azas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penetapan Kewenangan Batas Wilayah Laut, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Perencanaan, Pemberdayaan Masyarakat, Organisasi Pengelola, Pembiayaan, Pengawasan dan Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan, Mitigasi Bencana, Jaminan Lingkungan, Ketentuan Penyidikan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 44 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertujuan untuk:

Mewujudkan pemanfaatan, perlindungan, dan pelestarian sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
Menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi sumber daya dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
Memperkuat peran serta masyarakat dan mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Meningkatkan pentaatan hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
Menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya dan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjamin pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
Memperbaiki dan merehabilitasi kondisi sumber daya dan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Memelihara kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
Mengakomodasi dan meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi), pemanfaatan sumber daya, konservasi, rehabilitasi, reklamasi, pemberdayaan masyarakat, serta pembentukan organisasi pengelola. Kewenangan provinsi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi penetapan dan pengelolaan perairan, perencanaan tata ruang, eksplorasi, eksploitasi, konservasi sumber daya, pengawasan pemanfaatan sumber daya, pemberdayaan masyarakat, dan mitigasi kerusakan lingkungan.

\n","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini semua peraturan yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa menjamin akses publik dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.\n2. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan pesisir tanpa dilengkapi AMDAL dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.\n3. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha dengan tidak mempunyai izin dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000.\n4. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha dengan tidak memiliki izin dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MALUKU PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF MALUKU PROVINCE
NUMBER 10 OF 2013
CONCERNING
MANAGEMENT OF COASTAL AREAS AND SMALL ISLANDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF MALUKU,

Considering:

that the coastal areas and small islands of Maluku Province have a diversity of biological and non-biological natural resources, as well as environmental services with economic potential, which can be utilized and controlled to support the improvement of community welfare, especially the coastal and small island communities, both for present and future generations;
that the management of coastal areas and small islands needs to be implemented in an integrated manner, in order to create a balance in supporting sustainable development with efforts to utilize, develop, protect and preserve the environment and resources of coastal areas and small islands in a sustainable manner supported by community empowerment efforts;
t

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4cadf37-1dfc-4c7f-aa92-26db33260d69","actionData","errors"]