[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4b9655b-ded4-4818-be58-fe879f214693","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia","short_title","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2023","number","57","year","2023","published_date","2023-11-24","effective_date","2023-11-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","d1f5b849-6777-405c-8319-84f1f0435a46","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Ombudsman Republik Indonesia","short_name","Peraturan Ombudsman RI","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Ombudsman Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan peraturan - insentif asisten - ombudsman ri
2023
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 57, BN 2023 (933): 9 hlm: jdih.ombudsman.go.id
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman\r\nRepublik Indonesia perlu adanya penyesuaian mengenai mekanisme dan besaran pemotongan insentif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 37 Tahun 2008; PP Nomor 21 Tahun 2011; PP Nomor 64 Tahun 2012; PP Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Ombudsman RI Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Ombudsman RI Nomor 35 Tahun 2018; dan Peraturan Ombudsman RI Nomor 43 Tahun 2020. \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten\r\nOmbudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023. \n Lampiran file: 11 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 9; lampiran hlm 10 sd 11) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1728) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 69).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2023 mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021. Perubahan ini meliputi penyesuaian mekanisme dan besaran pemotongan insentif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Pasal 5: Insentif kerja bagi Calon Asisten diberikan sebesar 80% dari jumlah insentif untuk Kelas Jabatan Asisten terendah. Seluruh ketentuan mengenai insentif kerja Asisten berlaku secara mutatis mutandis terhadap Calon Asisten.
Pasal 7: Insentif kerja ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Kinerja, Tingkat Kehadiran, dan pencapaian Prestasi Kerja Tertentu.
Pasal 9: Perhitungan dan pembayaran insentif kerja dilakukan melalui tahapan pengajuan Laporan Kinerja dan/atau pencapaian Prestasi Kerja Tertentu oleh Asisten kepada atasan langsung, rekapitulasi oleh unit kepegawaian, dan penetapan oleh Ketua Ombudsman.
Pasal 13: Asisten dinyatakan melanggar ketentuan Hari dan Jam Kerja jika tidak masuk kerja, terlambat, pulang sebelum waktu, tidak berada di tempat tugas, atau tidak mengisi daftar hadir.
Pasal 14: Asisten dapat menyampaikan alasan sah tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas yang disetujui oleh Kepala Unit Kerja atau atasannya.
Pasal 14A: Asisten yang tidak mengisi daftar hadir karena kekhilafan dapat menyampaikan bukti tangkap layar CCTV atau surat pernyataan kehadiran.
Pasal 17: Pengurangan insentif diberlakukan kepada Asisten yang tidak menyampaikan Laporan Kinerja, melanggar ketentuan Hari dan Jam Kerja, melaksanakan cuti besar/di luar tanggungan negara, dijatuhi sanksi etik, dan/atau Hukuman Disiplin.
Pasal 18: Pengurangan insentif sebesar 20% diberlakukan bagi Asisten yang tidak menyampaikan Laporan Kinerja.
Pasal 23: Pengurangan insentif sebesar 1,5% per hari kerja dikenakan pada Asisten yang melaksanakan cuti besar. Asisten yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara tidak dibayarkan insentif.
Pasal 24: Asisten yang dijatuhi sanksi etik dan/atau Hukuman Disiplin dikenakan pengurangan atau penundaan pembayaran insentif.
Pasal 29: Asisten yang melaksanakan tugas belajar tidak dikenakan pengurangan insentif.

\n\n

Selain itu, beberapa pasal dihapus (Pasal 25, 26, 27, 28, 31), Lampiran II dan VI diubah, serta Lampiran IV dan V dihapus.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
COPY
REGULATION OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 57 OF 2023
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC
INDONESIA NUMBER 35 OF 2018 CONCERNING INCENTIVES FOR ASSISTANT
OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regulation of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Number 35 of 2018 concerning Incentives for Assistant Ombudsman of the Republic of Indonesia as amended by the Regulation of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Number 50 of 2021 concerning Amendments to the Regulation of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Number 35 of 2018 concerning Incentives for Assistant Ombudsman of the Republic of Indonesia needs adjustments regarding the mechanism and amount of incentive

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4b9655b-ded4-4818-be58-fe879f214693","actionData","errors"]