Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 /PER/M.KUKM/XII/2012 Tahun 2012

(-)

Peraturan Menteri ini mengatur pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tahun 2013. Latar belakangnya adalah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pembagian urusan pemerintahan dengan Pemerintah Provinsi dalam bentuk program dekonsentrasi. Tujuannya adalah untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan dan anggaran dekonsentrasi secara efisien, efektif, berdaya guna, dan berhasil guna.

Ketentuan substansial mencakup alokasi anggaran dekonsentrasi untuk membiayai lima fokus prioritas Kementerian KUKM, yaitu peningkatan iklim usaha, akses terhadap sumber daya produktif, pengembangan produk dan pemasaran, peningkatan daya saing SDM, dan penguatan kelembagaan koperasi. Anggaran digunakan untuk berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi, sosialisasi undang-undang, monitoring, pendataan, fasilitasi pameran, dan publikasi program. Peraturan ini juga mengatur larangan penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu seperti perjalanan dinas luar negeri, perawatan bangunan kantor pemerintah daerah, dan kegiatan yang menimbulkan aset bagi Kementerian KUKM.

Perangkat pengelola anggaran dekonsentrasi pada SKPD ditetapkan oleh Gubernur, dan pelaksanaan program serta pengelolaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Perikatan/Komitmen (P3K) harus memiliki kompetensi dan kemampuan di bidangnya.

(-)

1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat memberikan sanksi administrasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak menyampaikan laporan periodik. 2. Menteri dapat menghentikan pencairan anggaran dekonsentrasi bagi daerah yang tidak melaksanakan Peraturan ini.