[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4a9de94-4013-4f7d-9c6a-47d7bfb2230a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD,2017/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka memberikan jaminan hukum dan penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,telah diatur keberadaan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 45 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan serta guna mengoptimalkan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 45 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu diganti. \n UUD Tahun 1945 Pasal 18 (6) ; UU No.9 Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1981; UU No.2 Tahun 2002; UU No 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakir kali dengan UU No.9 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakir kali dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.6 Tahun 2010; PP No.53 Tahun 2010; PP No.43 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.11 Tahun 2009; Permen Hukum dan HAM No.M.HH01.AH.09.01 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kota Jambi No.14 Tahun 2016 \n Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah masing-masing.\r\nPejabat PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2017. \n Peraturan yang di cabut Perda Kota Jambi No.54 TAhun 2002 \n 14 halaman/ lampiran 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 45 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 55 Tahun 2002)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Jambi ini mengatur tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Latar belakangnya adalah untuk memberikan jaminan hukum dan penegakan peraturan daerah serta ketertiban umum, menggantikan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 45 Tahun 2002 yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Substansial:

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang: Pejabat PPNS berkedudukan di bawah Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugasnya adalah melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah sesuai kewenangannya, berkoordinasi dengan penyidik POLRI. Wewenangnya meliputi menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa identitas tersangka, melakukan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil saksi, mendatangkan ahli, dan menghentikan penyidikan jika tidak cukup bukti.
Hak dan Kewajiban: Pejabat PPNS berhak atas insentif selain hak sebagai PNS, yang besarnya ditetapkan oleh Walikota. Kewajibannya meliputi menerima laporan, melakukan penyidikan, menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, membuat berita acara pemeriksaan, dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
Pengangkatan dan Pemberhentian: PNS yang akan diangkat menjadi PPNS harus lulus pendidikan dan pelatihan penyidikan. Persyaratan meliputi masa kerja minimal 2 tahun, pangkat minimal Penata Muda/Golongan III/a, pendidikan minimal Sarjana Hukum atau setara, bertugas di bidang penegakan hukum, sehat jasmani dan rohani, penilaian prestasi kerja baik, dan lulus diklat penyidikan. Pengangkatan dan pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pelaksanaan Tugas: Pelaksanaan tugas PPNS dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan prinsip integritas, kompetensi, obyektifitas, dan independensi, serta wajib bersikap sesuai kode etik.
Kode Etik: Kode etik PPNS meliputi mengutamakan kepentingan negara, menjunjung tinggi HAM, bersikap jujur dan bertanggung jawab, tidak mempublikasikan identitas tersangka, dan menjaga rahasia jabatan. Penegakan kode etik dilakukan oleh Tim Kehormatan Kode Etik.
Tata Kerja: Dibentuk Sekretariat PPNS yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja untuk memudahkan koordinasi. Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan HAM.
Pembinaan: Pembinaan PPNS meliputi pembinaan umum oleh Menteri Dalam Negeri, pembinaan teknis oleh Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, dan Jaksa Agung, serta pembinaan operasional oleh Walikota.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF JAMBI
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF JAMBI CITY
NUMBER 6 OF 2017
ABOUT
CIVIL SERVANT INVESTIGATOR OFFICIALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAMBI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide legal certainty and enforcement of regional regulations as well as the implementation of public order and peace of the community, the existence and position of Regional Civil Servant Investigators have been regulated based on Jambi City Regional Regulation Number 45 of 2002 concerning Civil Servant Investigators;
that in connection with the development of laws and regulations and in order to optimize the performance of Regional Civil Servant Investigators, Jambi City Regional Regulation Number 45 of 2002 concerning Civil Servant Investigators needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Jambi

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4a9de94-4013-4f7d-9c6a-47d7bfb2230a","actionData","errors"]