[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4a21144-7f66-4169-9789-85e9b18d477d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":85,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2024","number","10","year","2024","published_date","2024-12-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur","place_of_enactment","Samarinda","theme","SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JABATAN - KEPALA DESA - ADAT - SUSUNAN kelembagaan - PENGISIAN - MASA
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD 2024/10, TLD No. 5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2022 ; Permendagri No. 1 Tahun 2017 \n 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Maksud, dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Susunan Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat; 5. Pengisian Jabatan Kepala Desa Adat; 6. Masa Jabatan Kepala Desa Adat; 7. Pembinaan dan Pengawasan Desa Adat; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2024. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\r\n \n 9 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2024 mengatur tentang susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Tujuannya adalah meningkatkan peran masyarakat adat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan membina serta mengembangkan nilai-nilai adat.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat terdiri atas Pemerintahan Desa Adat yang terdiri dari Kepala Desa Adat dibantu perangkat Desa Adat. Dapat dibentuk Badan Permusyawaratan Desa jika diperlukan.\n- Pengisian jabatan Kepala Desa Adat dilaksanakan sesuai hukum adat dan hasilnya wajib disampaikan kepada Bupati/Wali Kota.\n- Masa jabatan Kepala Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hukum adat.\n- Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, termasuk pembinaan terhadap kabupaten/kota, peningkatan kapasitas Kepala Desa Adat, dan upaya percepatan pembangunan Desa Adat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

COPY

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF EAST KALIMANTAN

NUMBER 10 OF 2024

TENTANG

ARRANGEMENT OF INSTITUTIONS, FILLING OF POSITIONS, AND TERM OF OFFICE
OF CUSTOMARY VILLAGE HEAD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4a21144-7f66-4169-9789-85e9b18d477d","actionData","errors"]