[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a49f2497-cab6-4ead-b9f6-f9829fd56fd6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 16 Tahun 2016","number","16","year","2016","published_date","2016-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan fungsi koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten/Kota, serta melaksanakan pengendalian yang lebih intensif sebagai akibat adanya pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. \n 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). \n (1) Susunan Bakorwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang;\r\n(2) Bakorwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bakorwil mempunyai fungsi pengoordinasian pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 5 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) di Provinsi Jawa Timur. Pembentukan Bakorwil bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, pembinaan, pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten/Kota, serta melaksanakan pengendalian yang lebih intensif sebagai akibat adanya pelimpahan kewenangan. Bakorwil meliputi lima wilayah, yaitu Bakorwil I berkedudukan di Kota Madiun, Bakorwil II di Kabupaten Bojonegoro, Bakorwil III di Kota Malang, Bakorwil IV di Kabupaten Pamekasan, dan Bakorwil V di Kabupaten Jember. Setiap Bakorwil memiliki wilayah kerja yang mencakup beberapa Kabupaten/Kota. Susunan Bakorwil terdiri dari sekretariat dan empat bidang, yang bertugas membantu Gubernur dalam koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, tugas pembantuan, serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Bakorwil akan diatur dengan Peraturan Gubernur. Selain itu, terdapat kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga ahli dengan koordinator tenaga fungsional senior. Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.","transitional_provisions","1. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE
NUMBER 16 OF 2016
on
ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL COORDINATION AGENCY FOR GOVERNMENT
AND DEVELOPMENT OF EAST JAVA PROVINCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST JAVA,

Considering / Whereas:

that in order to improve the coordination function of government and development implementation in the context of guidance and supervision of the implementation of government affairs which are the authority of the East Java Provincial Government in the Regency/City, as well as to carry out more intensive control as a result of the delegation of authority to the East Java Provincial Government, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Establishment and Composition of the Regional Coordination Agency for Government and Development of East Java Province;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a49f2497-cab6-4ead-b9f6-f9829fd56fd6","actionData","errors"]