[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a49469b7-3754-4066-9817-ae8e7e3bba0f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarustamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-03-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kota Dumai","place_of_enactment","Dumai","theme","Pengarustamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengarustamaan-Gender
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD. 2023/No. 3 Seri E
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengarustamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n Bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan\r\nkualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/ atau\r\nsetara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak\r\nwarga negara di bidang ekonomi, kesehatan, Pendidikan, sosial\r\nbudava,_— politik, pemerintahan, dan hukum, _— diperlukan\r\npengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan\r\ndan keadilan gender dalam =pembangunan, kehidupan\r\nbermasyarakat, berbangsa dan bernegara. \n asar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; \n Dalam Peraturan Ini Berisi 9 (sepuluh) Bab dan 27 (dua puluh tujuh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Perencanaan Dan Pelaksanaan; Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi; Partisipasi; Pembinaan Dan Pengawasanpenghargaan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kota Dumai. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun kebijakan program melalui Analisis Gender, yang dapat menggunakan metode alur kerja analisis GAP. Hasil Analisis Gender dituangkan dalam penyusunan GBS, yang menjadi dasar dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA SKPD/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur pembentukan Pokja PUG oleh Wali Kota, yang beranggotakan seluruh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah. Pokja PUG bertugas mempromosikan dan memfasilitasi PUG, melaksanakan sosialisasi dan advokasi, menyusun program kerja, mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, dan menyusun RANDA PUG. Selain itu, setiap Perangkat Daerah wajib membentuk Focal Point PUG yang bertugas mempromosikan PUG pada unit kerja, memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang responsif Gender, dan melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi PUG pada Perangkat Daerah tidak memenuhi capaian target/kinerja, Kepala Perangkat Daerah dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Dalam hal Perangkat Daerah tidak membentuk Focal Point PUG, Walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada Kepala Perangkat Daerah.\n3. Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF DUMAI
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF DUMAI CITY
NUMBER 3 OF 2023
ON
GENDER MAINSTREAMING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DUMAI,

Considering :

that in order to improve the position, role and quality of women and guarantee equal and/or equivalent rights between men and women to enjoy the rights of citizens in the economic, health, education, socio-cultural, political, governmental, and legal fields, gender mainstreaming is needed as an effort to realize gender equality and justice in development, social, national and state life;
that to improve the gender development index, gender mainstreaming efforts need to be implemented in an integrated and coordinated manner in all regional apparatus work units and vertical agencies as well as non-regional government institutions;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Gender

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a49469b7-3754-4066-9817-ae8e7e3bba0f","actionData","errors"]