[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a491675c-513a-43c6-9397-84abfeec29f2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 1969 tentang Angkatan Bersendjata Republik Indonesia Sebagai Bagian Organik Departemen Pertahanan Keamanan Beserta Tugas dan Tanggung Jawabnya","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 1969","number","80","year","1969","published_date","1969-10-04","effective_date","1969-10-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Angkatan Bersendjata Republik Indonesia Sebagai Bagian Organik Departemen Pertahanan Keamanan Beserta Tugas dan Tanggung Jawabnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1969
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 80, BPHN.GO.ID, LL BPHN : 3 HLM.
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Angkatan Bersendjata Republik Indonesia Sebagai Bagian Organik Departemen Pertahanan Keamanan Beserta Tugas dan Tanggung Jawabnya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 1969. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Keputusan Presiden Nomor 79 tahun 1969 tentang Penjempurnaan Keputusan Presiden Nomor 132 tahun 1967.","scope_and_parties","policy_content","Keputusan Presiden ini bertujuan untuk mempertegas pelaksanaan Doktrin HANKAMNAS dan Doktrin Perjuangan AHRT serta mengatur administrasi secara tertib dan teratur. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ditetapkan sebagai bagian organik dari Departemen Pertahanan-Keamanan. ABRI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf, sedangkan Kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tugas utama mereka adalah melaksanakan dan mengamankan kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan yang ditetapkan oleh MENHANKAM/PANGAB. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas pembinaan kekuatan nasional, termasuk pengorganisasian, pendidikan, latihan, dan pengadaan sarana. Tugas khusus dapat diberikan sesuai ketentuan MENHANKAM/PANGAB.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 1969
TENTANG
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI
BAGIAN ORGANIK DEFARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN
BESERTA TUGAS DAN TANGGUNG DJAWABNJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang:	\n \n bahwa agar tertjapai pelaksanaan jang tegas dari Doktrin HANKAMNAS dan Doktrin Perdjuangan AHRT serta pot njelenggaraan administrasi setjara tertih dan teratur, dipandang perlu untuk segera melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 79 tahun 1969, ohusus mengenal Angkatan Bersendjata Republik Indonesia sebagai bagian organik Departemen Pertahanan Keamanan, \n \n
Mengingat:	\n \n Pasal 4 ajat (1) jo. Pasal 10 Undang-undang Dasar 1945; \n Ketetapan Madjelis Pormusjavaratan Rakjat Samentara Nomor XXIV/MPRS/1966; \n Undang-undang Nomor 13 tahun 1961: \n Keputusan Presiden Republik Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a491675c-513a-43c6-9397-84abfeec29f2","actionData","errors"]