[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4699333-8e14-403d-baac-4ea3120f2c14","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 03 Tahun 2023","number","03","year","2023","published_date","2023-03-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Paser","place_of_enactment","Tanah Grogot","theme","Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perusahaan - TANGGUNG - JAWAB - SOSIAL - LINGKUNGAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, BD.2023/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan peran serta perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan, agar tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat, meningkatnya kualitas kehidupan, serta memberikan manfaat untuk masyarakat, diperlukan suatu upaya untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan dengan program pembangunan pemerintah. Kabupaten Paser sebagai salah satu kota penyangga Ibu Kota, perlu penyiapan sumber daya manusia berkualitas agar dapat bersaing dan tidak termajinalkan melalui pembangunan manusia yang diupayakan secara bersama-sama baik oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Paser melalui tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diharapkan mampu memberikan kontribusi dan dukungan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG's di Kabupaten Paser. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah.\r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022. \n Ketentuan Umum; Program TJSL; Penyelenggaraan TJSL; Penghargaan TJSL; Kelembagaan; Sistem Informasi; Pembiayaan TJSL; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023. \n Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 23 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 7)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan di Kabupaten Paser. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui peran serta perusahaan dalam TJSL, mensinergikan program TJSL dengan program pembangunan pemerintah daerah, serta mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, mensinergikan program TJSL dengan program pemerintah daerah, dan memberikan arahan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan TJSL.

Ketentuan substansial mencakup fokus pelaksanaan program TJSL pada pembangunan manusia dan ekonomi berkelanjutan, meliputi pengembangan masyarakat (pendidikan, kesehatan, pemberdayaan komunitas, pertanian, seni budaya), kesejahteraan sosial (pengentasan kemiskinan, bantuan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, bantuan rumah layak huni), pembinaan kewirausahaan (pengembangan usaha mikro kecil), pelestarian lingkungan hidup dan kebencanaan (pengadaan air bersih, penghijauan, pengelolaan sampah, penanggulangan bencana), dan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi). Program TJSL harus memperhatikan aspirasi masyarakat, sinergi dengan perencanaan desa, dan sinkronisasi dengan program prioritas pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyampaikan program prioritas pembangunan daerah sebagai acuan penyusunan program TJSL.

Perusahaan wajib menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai prinsip tanggung jawab sosial, menumbuhkan jejaring kerjasama, serta menjadikan TJSL bagian dari manajemen perusahaan. Pengendalian dan evaluasi dilakukan berjenjang oleh Pelaksana TJSL, Forum TJSL, dan Tim Fasilitasi TJSL. Pelaporan dilakukan dua kali setahun, meliputi capaian kinerja, penggunaan biaya, kendala, dan rencana tindak lanjut. Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan program TJSL secara konsisten dan sesuai program yang ditetapkan. Dibentuk Forum TJSL sebagai wadah komunikasi dan Tim Fasilitasi TJSL untuk menjaga keselarasan program. Pemerintah daerah menyediakan sistem informasi mengenai data yang diperlukan dalam penyusunan rencana TJSL. Pembiayaan TJSL dialokasikan dari keuntungan bersih setelah dipotong pajak paling sedikit 2%.

","transitional_provisions","1. Program TJSL yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Forum TJSL yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pelaksana TJSL yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 dikenakan:\n1. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, sanksi pembatasan kegiatan berusaha, pembekuan kegiatan berusaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.\n2. Teguran tertulis dilakukan sebanyak tiga kali, dengan tenggang waktu masing-masing tujuh hari untuk teguran kedua dan ketiga.\n3. Sanksi diumumkan di media masa cetak dan media elektronik Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF PASER
THE PROVINCE OF EAST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF PASER REGENCY
NUMBER 3 OF 2023
on
CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IN THE REGION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PASER,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to realize sustainable economic
development, the participation of
companies through corporate social responsibility
and the environment is needed, so that corporate social
and environmental responsibility can run well, in accordance
with the values, norms and culture of the community,
improving the quality of life and providing
benefits for the community, an effort is needed
to synergize corporate social responsibility
and environmental programs with government
development programs;
that Paser Regency as one of the buffer cities
of the State Capital, needs to prepare quality human
resources so that they can compete and not
be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4699333-8e14-403d-baac-4ea3120f2c14","actionData","errors"]