[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4502e8b-36e3-4d85-9c0f-52864657e123","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan Pengulu Serentak","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-07-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara","place_of_enactment","Kutacane","theme","Pemilihan Pengulu Serentak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMILIHAN
2021
Qanun NO. 1, LD.2021/NO.01
Qanun TENTANG Pemilihan Pengulu Serentak
ABSTRAK:	\n \n - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang \r\nPemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah \r\nterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72\r\nTahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala \r\nDesa menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa \r\nserentak diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota;\r\n- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,\r\nperlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara tentang \r\nPemilihan Pengulu Serentak. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonersia Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 04 Tahun 2009; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010. \n Qanun ini mengatur 20 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pemilihan Penghulu, BAB III Pemilihan Pengulu Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019, BAB IV Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pengulu, BAB V Pemilihan Pengulu Antar Waktu Melalui Musyawarah Kute, BAB VI Pembiayaan, BAB VII Ketentuan Peralihan, BAB VIII Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2021. \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Pengulu Serentak (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Pengulu Serentak (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 Nomor 06).\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22), sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2021 mengatur tentang pemilihan Pengulu (Kepala Desa) serentak di Kabupaten Aceh Tenggara. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Tujuan dari Qanun ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif bagi pelaksanaan pemilihan Pengulu serentak di Kabupaten Aceh Tenggara.

Qanun ini mengatur berbagai aspek terkait pemilihan Pengulu, termasuk pembentukan panitia pemilihan di tingkat kabupaten dan kecamatan, tahapan pemilihan, persyaratan calon Pengulu, tata cara pemungutan suara, dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Secara substansial, Qanun ini memberikan kewenangan kepada Bupati untuk membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten, yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan. Qanun ini juga mengatur pelaksanaan pemilihan Pengulu dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan mewajibkan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Selain itu, Qanun ini juga mengatur tentang pemilihan Pengulu antar waktu melalui musyawarah kute (desa), yang dilaksanakan apabila Pengulu berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Qanun ini juga mengatur pembiayaan pemilihan Pengulu, yang bersumber dari APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten), APBKute (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","1. Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Pengulu serentak atau bergelombang Tahun 2021 yang telah dilaksanakan sebelum Qanun ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tahapan selanjutnya dilaksanakan dengan mempedomani Qanun ini.","sanctions","1. Calon Pengulu, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.\n2. Sanksi meliputi teguran lisan, teguran tertulis I, teguran tertulis II, dan diskualifikasi.\n3. Teguran lisan dikenakan oleh panitia pemilihan atau panitia pemilihan kecamatan.\n4. Teguran tertulis I dikenakan kepada calon pengulu oleh panita pemilihan kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan.\n5. Teguran tertulis II dikenakan kepada calon pengulu oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari panitia pemilihan kecamatan.\n6. Sanksi diskualifikasi dikenakan kepada calon pengulu oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari panitia pemilihan kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
ACEH TENGGARA REGENCY

QANUN OF ACEH TENGGARA REGENCY
NUMBER 01 OF 2021
on
SIMULTANEOUS PENGULU ELECTION

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ACEH TENGGARA,

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 49 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 112 of 2014 on the Election of Village Heads as amended several times, most recently by the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 72 of 2020 on the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 112 of 2014 on the Election of Village Heads, stating that the implementation of simultaneous village head elections is regulated by regional regulation of regencies/cities;
that based on the considerations as mentioned above, it is necessary to stipulate a Qanun of Aceh Tenggara Regency on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4502e8b-36e3-4d85-9c0f-52864657e123","actionData","errors"]