[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a439836f-7e0b-4a1f-921e-0173f3f4fb03","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-03-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lebong","place_of_enactment","Tubei","theme","Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA maka perlu mengatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA\r\nb. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah \n 1. PP Nomor 97 Tahun 2012\r\n2. PP Nomor 13 Tahun 2006\r\n3. PP Nomor 69 Tahun 2010 \n 1. Objek Retribusi adalah Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing oleh Pemerintah Daerah\r\n2. PERDA ini mengatur mengenai:\r\na. golongan retribusi\r\nb. cara mengukur tingkat penggunaan jasa\r\nc. prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi\r\nd. struktur dan besarnya tarif retribusi\r\ne. masa retribusi dan saat terutang retribusi\r\nf. wilayah pemungutan\r\ng. ketentuan pembayaran retribusi\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019. \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2019 mengatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 yang memungkinkan daerah untuk mengatur retribusi perpanjangan IMTA sebagai sumber pendapatan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing, dengan pengecualian instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
Subjek retribusi adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang juga merupakan wajib retribusi.
Retribusi ini termasuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu.
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dokumen perpanjangan IMTA.
Tarif retribusi ditetapkan sebesar US$ 100 per bulan per orang, dibayarkan dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku.
Masa retribusi ditetapkan oleh Bupati Lebong.
Retribusi terutang terjadi saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Lebong.
Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 15 hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan.
Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan.
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi.

Peraturan ini juga mengatur tentang penyidikan tindak pidana di bidang retribusi oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta ketentuan pidana berupa kurungan atau denda bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Lebong No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283817/perda-kab-lebong-no-1-tahun-2024","6162408b-f18f-4508-a7bc-30f1df4f06f1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LEBONG REGENCY
NUMBER 1 OF 2019
LEBONG REGENCY
SWARANG PATANG STUMANG
SECTION OF LAW AND REGIONAL COOPERATION
REGIONAL SECRETARIAT OF LEBONG REGENCY
2019
REGENT OF LEBONG
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LEBONG REGENCY
NUMBER 1 OF 2019
CONCERNING
EXTENSION FEE FOR THE LICENSE
TO EMPLOY FOREIGN WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF LEBONG,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, and Government Regulation Number 97 of 2012 concerning Retribution for Traffic Control and Retribution for Extending Permits to Employ Foreign Workers, it is necessary to regulate the Retribution for Extending Permits to Employ Foreign Workers;
that regional retribution is an important source of regional income to finance the implementation of Regional Government;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a439836f-7e0b-4a1f-921e-0173f3f4fb03","actionData","errors"]