[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a432a471-d50b-4eda-a171-364aae3bd5ce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Prabumulih","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 64 Tahun 2023","number","64","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Prabumulih","place_of_enactment","Prabumulih","theme","Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Prabumulih","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

program-jaminan sosial ketenagakerjaan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 64, BD.2023/NO.64
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Prabumulih
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka melindungi hak pekerja maka Pemerintah Pusat melaksanakan program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja dan bahwa tingkat kesadaran bagi pekerja dan kepatuhan dari pemberi kerja untuk mengikuti kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Kota dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 3 Tahun 1951; UU No 1 Tahun 1970; UU No 6 Tahun 2001; UU No 13 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2011; Undang - Undang No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan pemerintah No 86 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015; Pera tu ran Pemerin tah N omor 37 Tahun 2021; Peraturan Presiden No 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 4 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016; \n Dalam Peraturan ini diatur definisi Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak serta mengatur Tata Cara Penyelenggaraan, Penganggaran dan Pembayaran Iuran dan Pengawasan dan Sanksi Administratif. Diatur mengenai ketentuan umum, tata cara penyelenggaraan, penganggaran dan pembayaran iuran, pembinaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan sanksi administratif, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n 24 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Kota Prabumulih melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Pensiun (JP). Peraturan ini mengatur kewajiban kepesertaan bagi setiap orang yang bekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 bulan. Penahapan kepesertaan dibedakan berdasarkan skala usaha (besar, menengah, kecil, mikro). Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dengan mengikutsertakan dalam kepesertaan peserta bukan Penerima Upah Khusus Program JKK dan Program JKM, yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat. Pemberi Kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta, menyampaikan perubahan data, dan melampirkan fakta integritas serta sertifikat kepesertaan saat mengajukan atau memperpanjang izin usaha. Peraturan ini juga mengatur penganggaran iuran oleh Pemberi Kerja dan Pemerintah Daerah, serta pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan sanksi administratif.","transitional_provisions","sanctions","1. Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.\n2. Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu meliputi: perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin Perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh, dan/atau izin mendirikan bangunan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PRABUMULIH
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGULATION OF THE MAYOR OF PRABUMULIH
NUMBER 64 OF 2023
ABOUT
IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY PROGRAM
IN PRABUMULIH CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PRABUMULIH,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to protect the rights of workers, the Central Government implements the employment social security protection program;
that the level of awareness for workers and compliance from employers to participate in the membership of the employment social security program needs to be improved, so that policies are needed to optimize the coverage of workers in the City in the employment social security program;
that in order to follow up on Presidential Instruction Number 2 of 2021 concerning the optimization of the Implementation of the Employment Social Security Program, which states the need for the City Government to take the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a432a471-d50b-4eda-a171-364aae3bd5ce","actionData","errors"]