[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a431c842-eb94-4afe-a374-f962433a8602","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019","number","4","year","2019","published_date","2019-03-01","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETERTIBAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2019/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi\r\nb. bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, harus diciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat\r\nc. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur bahwa ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No 10 Tahun 1950, UU No. 12 tahun 2011, Undang-Undang No.23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah mengantur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Tugas Pembantuan, Partisipasi Masyarakat, Penghargaan, Pelaporan, Sistem Informasi, Tunjangan Risiko Dan Insentif, Koordinasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Kerjasama, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019. \n 29 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan budaya tertib, teratur, dan disiplin masyarakat, memberikan rasa aman, tenteram, dan nyaman, serta menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas kabupaten/kota, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi. Satpol PP memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non-yustisial, menindak pelanggar ketenteraman dan ketertiban umum, melakukan penyelidikan, dan melakukan tindakan administratif.

Peraturan ini juga mengatur berbagai aspek ketertiban yang harus dipatuhi oleh Aparatur Sipil Negara, badan usaha, dan masyarakat, termasuk tertib sosial, pemanfaatan ruang, penyampaian pendapat di obyek vital milik Daerah, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, garis sempadan, pengelolaan barang milik Daerah, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, kesehatan, penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi, penyelenggaraan pendidikan, pemanfaatan pertambangan, mineral, dan batubara, pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan, ketenagalistrikan, pemanfaatan energi baru terbarukan, pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, ketenagakerjaan, kesetaraan, keadilan gender dan perlindungan anak, pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat, termasuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana, mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan, serta mewujudkan peran serta dalam upaya pertahanan Negara.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau lembaga atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 hingga Pasal 29 dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara atau tetap, pencabutan izin sementara atau tetap, penghentian sementara pelayanan umum, pemulihan fungsi ruang, penutupan lokasi, denda administratif, pembongkaran, dan/atau sanksi administratif lain sesuai peraturan perundang-undangan.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Prov. Jawa Tengah No. 12 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/348214/perda-prov-jawa-tengah-no-12-tahun-2025","7d8ec6af-3ce9-455c-a6fa-8b3dd4fb8b38","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA
NUMBER 4 OF 2019
ON
THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC PEACE, ORDER
AND PUBLIC PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

\nGOVERNOR OF CENTRAL JAVA,
\n \n \n

Considering :

that in order to realize the welfare of the community, a peaceful, orderly and protected community condition is needed;
that in order to realize the conditions as intended in consideration letter a, public peace, order and public protection must be created;
that based on Article 12 paragraph (1) letter e of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015, it regulates that public peace, order and public protection are Mandatory Government Affairs related to Basic Services carried out by the Provincial Regional Government;
that based on the considerations as intended

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a431c842-eb94-4afe-a374-f962433a8602","actionData","errors"]