[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a43110d3-9290-41f8-9b32-d18b74ebd138","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya","short_title","Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-07-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6140693e-a067-4167-b749-eb64bff50e16","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Mahkamah Agung","short_name","Perma","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Mahkamah Agung","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Mahkamah Agung NO. 7, BN.2016/No.1075, https://jdih.mahkamahagung.go.id: 25 hlm.
Peraturan Mahkamah Agung TENTANG Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, sepanjang yang mengatur penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin kerja Hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, sebagai tindak lanjut dari peningkatan hak keuangan dan fasilitas Hakim. Peraturan ini mengatur kewajiban Hakim untuk mematuhi ketentuan disiplin kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di satuan kerjanya, termasuk ketentuan mengenai jam kerja dan kehadiran. Pimpinan Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Hakim yang menduduki Jabatan Struktural, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan disiplin kerja Hakim di unit kerja masing-masing.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pengaturan hari dan jam kerja, daftar hadir, izin meninggalkan kantor, izin tidak masuk kerja, dan izin bepergian ke luar negeri. Hakim wajib mendapatkan izin tertulis dari atasan yang berwenang untuk meninggalkan kantor sebelum jam pulang atau tidak masuk kerja, kecuali untuk keperluan dinas. Peraturan ini juga mengatur prosedur pelimpahan tugas dan wewenang jika Ketua/Kepala Pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung bepergian.

\n\n

Selain itu, peraturan ini mengatur mengenai pembinaan Hakim yang sakit, termasuk kewajiban mengajukan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau Tim Penguji Kesehatan. Hakim yang tidak mematuhi ketentuan masuk kerja dan/atau jam kerja akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan dapat diberikan peringatan. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pelaporan pelanggaran disiplin kerja oleh berbagai tingkatan pimpinan pengadilan dan pejabat Mahkamah Agung kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

","transitional_provisions","Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, sepanjang yang mengatur penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Hakim yang terbukti melanggar disiplin kerja akan dijatuhi sanksi.\n2. Jenis sanksi meliputi sanksi ringan (teguran tertulis, tidak dibayarkan tunjangan 1 bulan), sanksi sedang (tidak dibayarkan tunjangan 2-6 bulan), dan sanksi berat (tidak dibayarkan tunjangan lebih dari 6 bulan hingga 2 tahun).\n3. Rekomendasi sanksi mempertimbangkan dampak dan pengulangan pelanggaran.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/ SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, sepanjang yang mengatur penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT
REPUBLIC OF INDONESIA

SUPREME COURT REGULATION
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING
ENFORCEMENT OF WORK DISCIPLINE FOR JUDGES AT THE SUPREME COURT AND
JUDICIAL BODIES UNDER IT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 94 of 2012 concerning Financial Rights and Facilities for Judges Under the Supreme Court and Presidential Regulation Number 5 of 2013 concerning Financial Rights and Facilities for Ad Hoc Judges and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 55 of 2014 concerning Financial Rights and Facilities for Supreme Court Justices and Constitutional Justices, it is necessary to follow up with an increase in the work discipline of Judges within the Supreme Court and the judicial bodies under it;
that in order to improve the work

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a43110d3-9290-41f8-9b32-d18b74ebd138","actionData","errors"]