[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a42a3037-7cd5-4de4-9a3d-86b735c9977c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2023","number","10","year","2023","published_date","2023-12-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Subang","place_of_enactment","Subang","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA - BADAN USAHA MILIK DAERAH
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Tahun 2023 No.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Perusahan Umum Daerah dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas usaha dan Pendapatan Asli Daerah; bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas dan Perusahaan Umum Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Subang; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2019; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Subang dengan meneapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Tata Cara Penyertaan Modal, Dividen atas Penyertaan Modal, Laporan BUMND, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023. \n 43 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Subang. Tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyertaan modal dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dinilai dengan uang. Penambahan penyertaan modal diberikan kepada Perseroda Subang Energi Abadi, Perseroda Subang Sejahtera, dan Perusahaan Umum Daerah Tirta Rangga Subang. Tata cara penyertaan modal meliputi penyerahan uang dan/atau barang, dengan penambahan modal dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Penyertaan modal berupa tanah dan bangunan yang memerlukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Daerah, maka luas tanah yang dijadikan dasar penyertaan modal adalah Luas hasil pengukuran tersebut. Rencana usulan Penyertaan Modal Daerah merupakan bagian dari Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum dan Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga. Dividen yang diperoleh atas penyertaan modal merupakan komponen pendapatan daerah. BUMD wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bupati. Bupati berwenang melakukan pengawasan umum dan menyampaikan laporan kepada DPRD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUBANG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUBANG REGENCY
NUMBER 10 OF 2023
CONCERNING
REGIONAL GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION TO
REGIONAL OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUBANG,

Considering:

that based on the provisions of Article 41 paragraph (5) of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury and Article 21 paragraph (5) of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises, the capital participation of the Regional Government is stipulated by a Regional Regulation;
that the addition of capital participation of the Regional Government in Regional Companies in the form of Limited Liability Companies and Regional Public Companies is carried out in order to improve the capital structure, encourage economic growth, increase business capacity and Regional Original Income;
that the addition of capital participation of the Regional Government in Limited

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a42a3037-7cd5-4de4-9a3d-86b735c9977c","actionData","errors"]