[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a42210b8-ab53-4af1-94a9-bab92222dd2a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2005","number","23","year","2005","published_date","2005-01-04","effective_date","2005-01-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD.2005/NO.23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan\r\npembinaan kehidupan berwawasan kebangsaan,\r\nfasilitasi demokratisasi dan upaya memberikan\r\nperlindungan kepada masyarakat dari bencana\r\nperlu dibentuk lembaga yang disesuaikan dengan\r\nkondisi di daerah; \r\nbahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor\r\nPerlindungan Masyarakat yang ada dipandang\r\nsudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau\r\nkembali; \r\nbahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b\r\ndiatas, maka dipandang perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang pembentukan Susunan\r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan \r\nBangsa dan Perlindungan masyarakat ; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2004; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nPembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat\r\nyang meliputi\r\nKedudukan, Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2005. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Semarang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perlindungan Masyarakat dicabut. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Semarang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perlindungan Masyarakat.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Semarang. Latar belakang pembentukan kantor ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan kehidupan berwawasan kebangsaan, fasilitasi demokratisasi, dan upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana, yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Pembentukan ini juga didasari oleh ketidaksesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perlindungan Masyarakat yang lama.

\n\n

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat bertugas melaksanakan fasilitasi kehidupan berwawasan kebangsaan, fasilitasi demokratisasi, dan upaya perlindungan masyarakat dari bencana. Fungsi kantor meliputi perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan bahaya kebakaran, serta penyelenggaraan ketatausahaan kantor.

\n\n

Susunan organisasi kantor terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Kesatuan Bangsa, Seksi Perlindungan Masyarakat, Seksi Penanggulangan Bencana Alam dan Kebakaran, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan perencanaan kegiatan, urusan administrasi umum dan keuangan, serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian. Seksi Kesatuan Bangsa bertugas melaksanakan fasilitasi kehidupan berwawasan kebangsaan dan demokratisasi masyarakat. Seksi Perlindungan Masyarakat bertugas melaksanakan upaya pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat. Seksi Penanggulangan Bencana Alam dan Kebakaran bertugas melaksanakan upaya penanggulangan bencana alam, pencegahan dan pemadaman kebakaran, serta fasilitasi penanganan pasca bencana. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor sesuai dengan keahliannya.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat struktural pada Kantor Perlindungan Masyarakat yang ada tetap menjalankan tugas sebagai pejabat struktural sampai dengan dilantiknya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Semarang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perlindungan Masyarakat","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SEMARANG REGENCY
YEAR 2005 NUMBER 23

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 23 OF 2005

CONCERNING

FORMATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURES
OF THE OFFICE OF NATIONAL UNITY AND COMMUNITY PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to optimize the implementation of fostering national insight, facilitating democratization and efforts to provide protection to the community from disasters, it is necessary to form an institution that is adapted to conditions in the region;
that the existing Organizational Structure and Work Procedures of the Community Protection Office are deemed no longer appropriate, so it needs to be reviewed;
that in connection with letters a and b above, it is deemed necessary to stipulate a
Regional Regulation regarding the formation of the Organizational Structure

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a42210b8-ab53-4af1-94a9-bab92222dd2a","actionData","errors"]