[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a41b3d80-14b1-4353-961c-c4f825402b23","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-09-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang - Perizinan, Pelayanan Publik - Perumahan, Permukiman
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang begitu cepat disertai dengan pesatnya pembangunan perumahan, pemukiman dan perkantoran, memerlukan prasarana, sarana dan utilitas Umum yang memadai sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyediakan sarana dan prasarana umum, sehingga perlu membentuk PERDA \n Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 5 Th. 1960; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 28 Th. 2002; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 38 Th. 2004; UU No. 41 Th. 2004; UU No. 26 Th. 2007; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 40 Th. 2007; UU No. 22 Th. 2009; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 32 Yh. 2009; UU No. 1 Th. 2011; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 2 Th. 2012; PP No. 24 Th. 2005; PP No. 36 Th. 2005; PP No. 57 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006; Perpres No. 17 Th. 2012; Permendagri No. 13 Th. 2006; Permendagri No. 9 Th. 2009; Perda No. 17 Th. 2004; Perda No. 5 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 2008; Perda No. 2 Th. 2010; Perda No. 7 Th. 2010; Perda No. 1 Th. 2012 \n PERDA ini mengatur mengenai perencanaan; pembangunan; penyerahan dan penagihan; pemeliharaan dan perawatan; penggunaan dan pemanfaatan; dan pengawasan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas umum.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2012. \n Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai standar dan jenis prasarana, sarana dan utilitas umum; peraturan mengenai SIPPT; peraturan mengenai penyerahan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum; peraturan mengenai tata cara penagihan; tata cara pengurusan/penyelesaian harta pailit Pihak Ketiga; peraturan mengenai pengalihan lokasi dan konversi dalam bentuk uang atau barang; pemeliharaan dan atau perawatan prasarana, sarana dan utilitas umum; peraturan mengenai pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum; peraturan mengenai pengawasan; peraturan mengenai peran serta masyarakat dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum; \n 26 hal. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di Provinsi DKI Jakarta. Latar belakangnya adalah pertumbuhan penduduk yang pesat dan perlunya PSU yang memadai. Tujuannya adalah menjamin pemanfaatan PSU sesuai fungsi, mewujudkan pelayanan umum yang lancar dan tertib, serta memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan PSU.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan: Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan PSU.
Ruang Lingkup: Meliputi perencanaan, pembangunan, penyerahan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengawasan PSU.
Hak dan Kewajiban:\n
- Pihak Ketiga (pengembang) yang memperoleh SIPPT memiliki kewajiban menyediakan dan/atau menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada Pihak Ketiga.
- PSU yang belum diserahkan tetapi sudah dikuasai secara otomatis menjadi milik Pemerintah Daerah.
- Jika Pihak Ketiga tidak memenuhi kewajiban, Pemerintah Daerah akan melakukan penagihan.
- PSU dapat dialihkan lokasinya atau dikonversi menjadi uang/barang dengan persetujuan Gubernur dan DPRD.
\n

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diberlakukan.\n2. Proses penagihan prasarana, sarana dan utilitas umum yang sedang berjalan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.\n3. Untuk proses penagihan prasarana, sarana dan utilitas umum yang baru akan dilakukan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n4. Terhadap penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum melalui Berita Acara Serah Terima sementara yang telah dilakukan antara Walikota dan pihak pengembang, maka dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan dan diberlakukan Peraturan Daerah ini, segera disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD/UKPD yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan barang Daerah.","sanctions","1. Pimpinan/pegawai SKPD/UKPD yang lalai dikenakan teguran tertulis atau hukuman disiplin kepegawaian.\n2. Instansi Pemerintah Pusat yang tidak menyerahkan PSU dikenakan sanksi tertulis dan dilaporkan kepada Presiden.\n3. Pihak Ketiga yang tidak menyerahkan PSU dikenakan teguran tertulis, pencabutan izin, dan penghentian kegiatan.\n4. Camat/Lurah yang tidak menindaklanjuti laporan masyarakat dikenakan hukuman disiplin kepegawaian.\n5. Pihak Ketiga yang tidak melaksanakan kewajiban pembangunan PSU dipidana kurungan dan/atau denda.\n6. Setiap orang/badan hukum yang tidak melakukan pemeliharaan PSU dipidana kurungan dan/atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PROVINCE OF THE SPECIAL REGION
CAPITAL CITY OF JAKARTA
NUMBER 7 OF 2012
CONCERNING
INFRASTRUCTURE, FACILITIES AND PUBLIC UTILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF PROVINCE OF THE SPECIAL REGION OF CAPITAL CITY OF JAKARTA,

Considering:

that the rapid population growth in Indonesia in the Province of the Special Region
Capital City of Jakarta, coupled with
the rapid development of housing, settlements and
offices, requires adequate infrastructure, facilities and
Public Utilities as one of the mandatory affairs of the
Government of the Special Region of the Capital City of Jakarta in
providing public facilities and infrastructure;
that in order to fulfill the provision of facilities and
public infrastructure as referred to in letter a,
including through fulfilling the obligations of infrastructure, facilities
and public utilities originating from holders of Land Use
Designation Permits (SIPPT) based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a41b3d80-14b1-4353-961c-c4f825402b23","actionData","errors"]