[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a41905f9-0413-4d35-99fe-cf7484b6b5cd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2015 tentang Potensi Ketenagalistrikan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 22 Tahun 2015","number","22","year","2015","published_date","2015-11-26","effective_date","2015-11-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","Potensi Ketenagalistrikan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

POTENSI KETENAGALISTRIKAN DAERAH
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2015/NO.22, TLD NO.22, LL KAB. KAPUAS HULU: 23 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Potensi Ketenagalistrikan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa ketenagalistrikan merupakan hajat hidup orang banyak yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta dapat mendorong kegiatan perekonomian sosial dan budaya, maka peran serta pemerintah daerah perlu ditingkatkan dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.12 Tahun 2011, UU No.32 Tahun 2009, UU No.6 Tahun 2014, PP No.14 Tahun 2012, PP No.62 Tahun 2012, PermenESDM No.9 Tahun 2015, Perda No.19 Tahun 2003, Perda No.19 Tahun 2008, Perda No.5 Tahun 2011, Perda No.10 Tahun 2014, Perda No.1 Tahun 2014 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Rencana Umum Pengembangan Potensi Ketenagalistrikan Daerah; Usaha Pengembangan Potensi Ketenagalistrikan Daerah; Perizinan; Keselamatan Ketenagalistrikan; Pembinaan dan Pengawasan; Pemberdayaan Masyarakat; Hak dan Kewajban Pemegang Izin Usaha; Penyidikan; Sanksi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2015. \n Penjelasan sebanyak 4 (empat) halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang potensi ketenagalistrikan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan listrik, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bidang ketenagalistrikan dengan memanfaatkan sumber-sumber energi secara optimal.

Ketentuan Substansial:

Pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah meliputi usaha penyediaan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik, serta usaha penunjang seperti pembangunan dan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan. Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menetapkan Rencana Umum pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah setelah berkonsultasi dengan DPRD dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan dan masyarakat.

Usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), badan usaha swasta, koperasi, dan perorangan. BUMD diberi prioritas pertama. Izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan oleh Bupati untuk wilayah usaha dalam kabupaten yang tidak terhubung ke jaringan transmisi nasional.

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, tenaga listrik yang berkualitas, dan ganti rugi jika terjadi pemadaman akibat kesalahan pengelola. Konsumen juga wajib menjaga keamanan instalasi listrik dan membayar tagihan. Setiap kegiatan ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, termasuk standarisasi peralatan dan pengamanan instalasi.

Pemegang izin usaha pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah wajib melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar. Pemegang izin memiliki hak untuk melintasi sungai, jalan, dan menggunakan tanah sementara waktu, setelah menyelesaikan dengan pihak yang berhak. Pemegang izin juga wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan, serta mengutamakan produk dalam negeri.

","transitional_provisions","1. Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan telah memiliki izin berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebelumnya, maka pendaftaran atau izin tersebut tetap berlaku sampai masa berakhirnya izin tersebut, untuk kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin wajib memilki izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan belum memiliki izin berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebelumnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dan telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mendaftarkan kepada pemerintah daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 11 dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan/atau pencabutan Izin Usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAPUAS HULU
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KAPUAS HULU REGENCY
NUMBER 22 OF 2015
ABOUT
REGIONAL ELECTRICITY POTENTIAL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS HULU,

\n\n \n \n

Considering:

that electricity is a necessity for many people that can improve the welfare and prosperity of the community and can encourage economic, social and cultural activities, so the role of the regional government needs to be improved in managing and utilizing the potential of natural resources to meet the electricity needs of the community;
that in realizing sustainable development in the field of electricity, efforts are needed to utilize energy sources for electricity generation optimally, to ensure the availability of electric power now and in the future.
that in order to implement the provisions in Article 5 paragraph (3) letter a of Law Number 30 of 2009 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a41905f9-0413-4d35-99fe-cf7484b6b5cd","actionData","errors"]