[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a406fdd4-66e2-4a65-8f6f-251c42d6dcec","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2025","number","19","year","2025","published_date","2025-08-28","effective_date","2025-11-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

UMKM-PEMBIAYAAN
2025
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 19, LN.2025 (27)/29 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 249 ayat (3) \r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang \r\nPengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang \r\nKemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, \r\ndan Menengah;\r\n \n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, akses pembiayaan kepada UMKM, tata kelola, manajemen risiko dan rencana pembiayaan kepada UMKM, bentuk kemudahan akses pembiayaan UMKM, pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada bank dan LKNB, kemitraan dalam pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM oleh bank dan LKNB, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong ekosistem digital pembiayaan UMKM, hapus buku dan hapus tagih pembiayaan UMKM, literasi keuangan dan perlindungan konsumen kepada pelaku UMKM, insentif bagi bank dan LKNB, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2025. \n 29 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Latar belakangnya adalah peran penting UMKM dalam perekonomian nasional dan perlunya dukungan dari sektor jasa keuangan untuk mendorong pertumbuhan UMKM.

POJK ini mewajibkan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui pengelolaan data, penyusunan kebijakan, pemberian rekomendasi, dan koordinasi dengan pihak terkait. Kemudahan akses pembiayaan dapat dilakukan melalui penetapan kebijakan khusus, penyusunan skema khusus, percepatan proses bisnis, dan penetapan biaya yang wajar.

Bank dan LKNB wajib menetapkan tata kelola yang jelas, termasuk tugas dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Mereka juga wajib memiliki unit atau fungsi yang menangani pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM. Manajemen risiko harus diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank dan LKNB wajib menyampaikan rencana penyaluran pembiayaan kepada UMKM dalam rencana bisnis mereka.

POJK ini juga mengatur bentuk kemudahan akses pembiayaan, seperti penerapan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif. Bank dan LKNB dapat menetapkan kebijakan khusus, menyusun skema khusus, mempercepat proses bisnis, dan menetapkan biaya yang wajar. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia juga diatur untuk meningkatkan kemudahan akses pembiayaan UMKM. Kemitraan dengan pihak lain, seperti perusahaan penjaminan dan perusahaan asuransi, juga diperbolehkan.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong ekosistem digital pembiayaan UMKM juga diatur dalam POJK ini. Bank dan LKNB dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih atas piutang macet. Literasi keuangan dan pelindungan konsumen kepada pelaku UMKM juga menjadi perhatian dalam POJK ini.

","transitional_provisions","1. Bank dan LKNB yang belum memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM harus menyusun kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.\n2. Bank dan LKNB yang telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.\n3. Bank dan LKNB yang belum memiliki unit atau fungsi yang bertugas menangani pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM harus memiliki unit atau fungsi dimaksud, paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.\n4. Bagi Bank dan LKNB yang belum memiliki rencana penyaluran Pembiayaan kepada UMKM dalam rencana bisnis, rencana penyaluran Pembiayaan kepada UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pertama kali disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk rencana bisnis atau perubahan rencana bisnis tahun 2026.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis, larangan menerbitkan produk baru, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan/atau penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), dan/atau Pasal 8 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis, larangan menerbitkan produk baru, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan/atau penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (3), ayat (4), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis, larangan menerbitkan produk baru, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan/atau penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis, larangan menerbitkan produk baru, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan/atau penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 20 ayat (3) dan/atau Pasal 21 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis, larangan menerbitkan produk baru, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan/atau penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan.\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.\n7. Pelanggaran terhadap Pasal 24 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis, larangan menerbitkan produk baru, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan/atau penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan.\n8. Pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen dan masyarakat.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 19 OF 2025
CONCERNING
EASIER ACCESS TO FINANCING FOR MICRO, SMALL, AND
MEDIUM ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 249 paragraph (3) of Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector, it is necessary to stipulate a Regulation of the Financial Services Authority regarding Easier Access to Financing for Micro, Small, and Medium Enterprises; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 111, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5253) as amended by Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengtheni

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a406fdd4-66e2-4a65-8f6f-251c42d6dcec","actionData","errors"]