[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a402bb9f-afcb-45da-82d5-febd6bc411a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Blora","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","2015-12-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Penyelenggaraan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Blora","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan-percepatan-pertumbuhan-ekonomi daerah-pembangunan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Tahun 2015 No.8/ TLD No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Blora
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa perekonomian domestik di kabupaten Blora harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik;\r\nb. bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Blora perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat serta peningkatan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan;\r\nc. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penetapan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus selaras dengan pembangunan Nasional dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007;Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007;Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008;Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.35/MEN/XII/2006;Peraturan Daerah Kabupten Blora Nomor 3 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah mengatur dan melindungi serta memberdayakan Potensi Muatan Lokal di Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2015 ini bertujuan untuk menyelenggarakan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora. Latar belakangnya adalah perlunya menjaga perekonomian domestik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama melalui pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran, dengan tetap memperhatikan persoalan lingkungan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Asas: Pembangunan ekonomi daerah berasaskan Pancasila, kepastian hukum, keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keseimbangan lingkungan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan dan pembangunan berkelanjutan.
Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, pendapatan daerah, daya saing daerah, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Sasaran: Meningkatkan kontribusi sektor pada PDRB, optimalisasi manfaat sosial ekonomi proyek, transparansi informasi peluang usaha, kerjasama antar pemangku kepentingan, dan kontribusi sektor swasta dalam pembangunan berwawasan lingkungan.
Pemberdayaan Muatan Lokal: Penggunaan produksi daerah diutamakan jika memenuhi syarat. Pengadaan jasa wajib mengutamakan Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes, dan Koperasi. Pemberdayaan tenaga kerja lokal diprioritaskan dengan proporsi tertentu untuk tenaga profesional, terlatih, dan kasar. Perusahaan wajib memberdayakan usaha kecil dan koperasi.
Kewajiban Perusahaan: Mendirikan kantor perwakilan, koordinasi dengan pemerintah daerah, antisipasi dampak negatif, reklamasi lahan, memberikan informasi peluang usaha, pelatihan keterampilan kerja, menawarkan paket pekerjaan kepada kontraktor lokal, membantu peningkatan kapabilitas kontraktor lokal, dan menghormati adat istiadat setempat.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan/atau Pasal 16 dapat diberikan sanksi administratif.\n2. Penjatuhan sanksi administratif dilakukan dengan tahapan: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLORA
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 8 OF 2015
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF ACCELERATED REGIONAL ECONOMIC GROWTH
IN THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT IN BLORA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLORA,

\n\n \n \n

Considering:

that the domestic economy in Blora regency must be maintained with solid economic fundamentals and better competitiveness;
that the acceleration of economic growth in Blora regency needs to be maintained so that improving people's welfare, especially poverty alleviation and unemployment reduction, can be accelerated, and improving people's welfare needs to be done without neglecting environmental issues;
that based on Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System, the determination of policies in the implementation of regional development must be in line with National

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a402bb9f-afcb-45da-82d5-febd6bc411a9","actionData","errors"]